Bupati Tapteng Apresiasi Al-Washliyah, Dorong Tetap Netral dan Jadi Mitra Pemerintah

Bupati Tapteng Masinton Pasaribu bersama Ketua PW Al-Washliyah Sumut Iskandar Batubara saat membuka Musda ke-XI PD Al-Washliyah Kabupaten Tapreng periode 2026–2031. (foto:dokumen Diskominfo Tapteng/mistar)
Tapteng, MISTAR.ID (19/9/2026) - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Al-Washliyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki akar sejarah panjang dalam perjuangan kebangsaan.
“Saya mengajak agar Al-Washliyah senantiasa tetap menjaga netralitas dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah (Pemda),” ujar Masinton saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Pimpinan Daerah (PD) Al-Washliyah Kabupaten Tapteng periode 2026–2031 di Aula Institut Bisnis dan Teknologi Al-Washliyah Sarudik, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, Al-Washliyah bukan sekadar organisasi, melainkan bagian dari sejarah perjuangan bangsa dan diharapkan Al-Washliyah terus berdiri di jalur netralitas, menjadi pemersatu, serta mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah.
Ia juga turut memaparkan kondisi terkini penanganan musibah bencana alam di Tapteng. Dinamika cuaca ekstrem berupa hujan lebat, banjir, dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut hampir satu tahun terakhir telah menuntut penyesuaian perencanaan pembangunan secara berkala.
“Pemkab Tapteng berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi, pembenahan, dan memastikan distribusi bantuan berjalan adil serta tepat sasaran,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Al-Washliyah Sumatera Utara (Sumut), Iskandar Batubara, mengatakan bahwa pelaksanaan Musda XI Tapteng sempat mengalami penundaan karena jajaran pengurus dan masyarakat harus fokus pada penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor.
Iskandar yang juga merupakan anggota DPRD RI itu menegaskan bahwa pilar utama Al-Washliyah berada di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
“Tadi Pemkab Tapteng menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerataan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar, pesantren, hingga perguruan tinggi,” ujarnya.
Saat ini, sambung Iskandar, Pemkab bersama pengurus organisasi dan perwakilan daerah tengah mengupayakan advokasi sarana pendidikan, termasuk target ketersediaan 18 ruang kelas baru. (hm27)
PREVIOUS ARTICLE
Pemkab Humbahas Mediasi Konflik Lahan di Matiti





































