Labura, MISTAR.ID (18/8/2026) - Badan Anggaran DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan itu merupakan hasil pembahasan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap rancangan KUA-PPAS yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Labura.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Rimba Bertuah Sitorus didampingi dua wakil ketua, yaitu H. Arli Simangunsong dan Enduard Silver Sitorus. Pembahasan paripurna dilakukan setelah rancangan disampaikan dalam rapat paripurna pada 7 Agustus 2026.

Hal tersebut disampaikan Pelapor Banggar DPRD Labura, H. Suryaman Munthe, pada sidang paripurna, Selasa (18/8/2026).

Pembangunan Labura dalam APBD 2027 diarahkan pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pertanian, aparatur pemerintah desa/kelurahan, serta pembangunan desa.

Proyeksi Pendapatan Rp904,56 MiliarBerdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah Labura pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp904.562.600.298.

Pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp92.193.775.000, pendapatan transfer Rp797.074.744.674, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp15.294.080.624.

Dari total PAD, penerimaan pajak daerah ditargetkan Rp65,76 miliar, retribusi daerah Rp3,418 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp19,015 miliar.Sementara pendapatan transfer mencapai Rp797,074 miliar, terdiri atas transfer pemerintah pusat Rp764,383 miliar dan transfer antardaerah Rp32,690 miliar.

PAD Ditambah Rp8,39 Miliar

Salah satu poin penting hasil pembahasan Banggar dan TAPD adalah penambahan target PAD dari sektor pajak dan retribusi sebesar Rp8.394.550.000.

Dengan penambahan tersebut, total PAD Labura dalam rancangan APBD 2027 ditetapkan sebesar Rp92.193.775.000.Banggar menilai peningkatan PAD perlu terus dilakukan, termasuk dari sektor pajak air bawah tanah.

Untuk itu, Pemkab Labura diminta meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kompetensi personel pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Banggar juga meminta dilakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum. Pendataan diminta melibatkan camat, kepala desa, dan lurah.

Di sisi belanja, rancangan APBD Labura Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp915.668.050.298.

Belanja itu terdiri atas belanja operasi Rp820.145.868.871, belanja modal Rp20.151.150.577, belanja tidak terduga Rp2 miliar, dan belanja transfer Rp73.371.030.850.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar, dengan rincian belanja pegawai Rp548.614.242.667, belanja barang dan jasa Rp246.845.046.069, belanja hibah Rp19.959.377.071, dan belanja bantuan sosial Rp4.727.203.064.

Untuk belanja modal Rp20,151 miliar, dialokasikan untuk peralatan dan mesin Rp8.426.688.113, gedung dan bangunan Rp2.532.100.000, jalan, jaringan, dan irigasi Rp4.181.554.404, serta aset tetap lainnya Rp5.010.808.060.

Sedangkan belanja transfer Rp73,371 miliar terdiri atas belanja bagi hasil Rp6.041.820.000 dan belanja bantuan keuangan Rp67.329.210.850.

Dalam rekomendasinya, Banggar meminta Pemkab Labura berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan disiplin anggaran serta memastikan belanja berpihak pada program yang pro-rakyat.

Banggar juga meminta TAPD lebih teliti dalam mengalokasikan anggaran dan tidak memasukkan kegiatan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Rekomendasi itu menjadi perhatian penting karena terdapat selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja daerah.

Pendapatan diproyeksikan Rp904,56 miliar, sedangkan belanja mencapai Rp915,67 miliar atau defisit Rp11,10 miliar.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Rimba Bertuah Sitorus didampingi dua wakil ketua, yaitu H. Arli Simangunsong dan Enduard Silver Sitorus. Hadir Bupati H. Hendri Yanto Sitorus, Wabup H. Samsul Tanjung, Sekdakab Hj. Susi Asmarani, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, dan pejabat lainnya.(Sunusi/hm02)