Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi A sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Berkat Kurniawan Laoli, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mengoptimalkan anggaran Rp1,083 triliun dan fokus pada pemulihan pascabencana secara maksimal.

Hal itu disampaikan politisi NasDem tersebut menanggapi pertanyaan wartawan terkait alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,083 triliun yang sebelumnya dipastikan tidak mengalami pemotongan oleh pemerintah pusat.

“Kami tentu bersyukur. Ini kabar baik bagi Sumatera Utara, karena pemerintah daerah memiliki kepastian anggaran untuk melanjutkan program-program penting, khususnya melakukan pemulihan pascabencana di Sumut,” katanya kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, kepastian tidak adanya pemotongan TKD diperoleh setelah pertemuan antara Gubernur Sumatera Utara, dua gubernur lainnya, dan Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa ruang fiskal daerah tetap aman sehingga program prioritas dapat dijalankan sesuai rencana.

“Karena kalau sampai dipotong, dampaknya akan sangat besar. Banyak program pembangunan berpotensi tertunda, bahkan dibatalkan,” ujar Bendahara Fraksi NasDem DPRD Sumut itu.

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan TKD. Ia turut meminta Pemprov Sumut segera menyampaikan penjelasan resmi terkait skema distribusi dan alokasi anggaran kepada DPRD agar fungsi pengawasan berjalan maksimal.

“Kami mendesak Pemprov Sumut untuk segera dan terbuka menyampaikan rincian alokasi anggaran ini. Perencanaan dan pengawasan harus berjalan beriringan,” ucapnya.

Terkait prioritas penggunaan dana, ia meminta agar wilayah terdampak bencana banjir menjadi fokus utama. Ia mengatakan, dana TKD diharapkan dapat mempercepat pemulihan, terutama pada sektor infrastruktur yang rusak agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kembali normal.

“Daerah yang terdampak banjir harus menjadi prioritas. Infrastruktur yang rusak harus segera diperbaiki. Begitu juga pembangunan infrastruktur yang tertunda sebelumnya harus segera dilaksanakan dan dituntaskan,” ujarnya.

Selain pemulihan pascabencana, ia turut mendorong Pemprov Sumut menuntaskan pembangunan infrastruktur yang selama ini tertunda, khususnya perbaikan jalan provinsi di Kepulauan Nias yang kerap menjadi sorotan publik.

“Pembangunan jalan di Nias harus diselesaikan. Ini menyangkut konektivitas, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan di Sumatera Utara,” katanya. (hm27)