Simalungun, MISTAR.ID - Kebijakan pembatasan penggunaan barcode BBM subsidi antarwilayah mulai berdampak pada petani di kawasan Simalungun bagian atas.

Petani yang sebelumnya mengisi BBM subsidi di SPBU wilayah Kabupaten Karo kini harus pulang dengan tangan kosong karena barcode mereka tidak lagi berlaku.

Keluhan itu disampaikan Anggota DPRD Simalungun, Junita V. Munthe, setelah menerima banyak aduan dari masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

"Petani sudah mulai gelisah. Untuk kebutuhan menyemprot tanaman maupun mengoperasikan traktor, mereka kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Kalau beli eceran, harganya sudah Rp15 ribu per liter untuk jenis Pertalite, kalau solar Rp13 ribu," kata Junita, Senin (27/7/2026).

Seorang petani asal Nagori Bawang, N. Barus, menurut Junita, mengaku bingung karena tidak lagi bisa membeli BBM subsidi seperti biasanya. Keluhan serupa datang dari D. Girsang, pemilik traktor yang selama ini mengandalkan SPBU di Kabupaten Karo.

"Selama ini kami beli di sana tidak pernah ada masalah. Sekarang sudah tidak bisa lagi," ujar Junita menirukan keluhan yang diterimanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai kebijakan tersebut justru menyulitkan petani yang menjadi sasaran penerima BBM bersubsidi. Apalagi, selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi cukup jauh sehingga menambah biaya produksi pertanian.

Junita juga menilai tidak masuk akal jika petani di Dolok Silau dan sekitarnya harus mencari BBM hingga ke ibu kota Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya. Selain memakan waktu sekitar satu setengah jam perjalanan, ongkos yang dikeluarkan juga besar.

Menurut dia, persoalan itu seharusnya bisa diatasi apabila SPBU di Saribudolok segera beroperasi. Junita mengaku telah berkomunikasi dengan Pertamina Regional Sumatera Utara. Dari informasi yang diterimanya, pasokan BBM tidak menjadi kendala. Yang masih menghambat adalah izin operasional SPBU.

"Kalau memang izinnya yang belum selesai, pemerintah daerah harus membantu mempercepat," katanya.

Ia berharap Pemkab Simalungun segera mengambil langkah agar petani di wilayah Simalungun Atas kembali mudah memperoleh BBM subsidi tanpa harus bergantung pada SPBU di kabupaten tetangga. (hm25)