GMKI Nilai HUT ke-193 Simalungun Belum Jadi Titik Evaluasi

Kantor Bupati Simalungun. (Foto: Indra/Mistar)
Simalungun, MISTAR.ID
Momentum Hari Jadi Kabupaten Simalungun ke-193 dinilai belum mampu menjadi titik balik evaluasi pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Ketua GMKI Pematangsiantar–Simalungun, Yova Ivo C. Purba, Sabtu (11/4/2026).
Alih-alih menghadirkan refleksi mendalam, peringatan tersebut masih didominasi kegiatan seremonial tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.
Menurut Yova, kinerja Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, belum menunjukkan progres berarti selama masa kepemimpinannya.
"Aktivitas bupati lebih banyak diwarnai kehadiran dalam acara seremonial, peresmian simbolik, dan kegiatan formalitas. Sementara dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat masih minim dirasakan," ujar Yova.
Menurutnya, berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Simalungun hingga kini belum tertangani secara serius.
Contohnya kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah yang masih memprihatinkan, sehingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, akses pelayanan publik dinilai belum merata, sementara pemberdayaan ekonomi masyarakat belum menunjukkan terobosan signifikan.
"Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, ke mana arah kinerja Bupati Simalungun?" ucapnya.
Senada dengan itu, Sekretaris GMKI Pematangsiantar–Simalungun, Flora Simbolon, menyebut peringatan hari jadi seharusnya menjadi ruang evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah, bukan sekadar rutinitas tahunan.
"Rakyat tidak membutuhkan seremoni yang berulang, tetapi kebijakan yang berpihak, kerja yang terukur, serta hasil yang bisa dirasakan langsung," ujarnya.
Flora menegaskan, ukuran keberhasilan kepala daerah bukan terletak pada intensitas tampil di ruang publik, melainkan pada kemampuan menghadirkan perubahan nyata.
"Bupati harus keluar dari zona nyaman seremonial dan mulai fokus pada kerja-kerja substantif yang menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.
Dalam pernyataannya, GMKI Pematangsiantar–Simalungun juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.
Di antaranya menghentikan pola kepemimpinan yang berorientasi pada seremoni, menjalankan program prioritas yang terukur, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memfokuskan pembangunan pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi rakyat.
Hari Jadi Kabupaten Simalungun bukan sekadar peringatan historis, melainkan ujian moral bagi pemerintah daerah untuk membuktikan keberpihakan kepada masyarakat.
"Bupati harus hadir untuk rakyat dan mampu menjawab harapan dengan kerja nyata," ucapnya. (hm20)
NEXT ARTICLE
Program MBG di Sumut Jangkau 2,9 Juta Siswa


















