Simalungun, MISTAR.ID

Desakan agar dilakukan pergantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun kian menguat. Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, meminta Bupati Simalungun segera menindaklanjuti rekomendasi fraksi terkait hal tersebut dalam pembahasan Ranperda RAPBD 2026 beberapa waktu lalu.

Pernyataan itu disampaikan Maraden dengan menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kinerja pejabat strategis di lingkungan pemerintah daerah. Ia mengapresiasi langkah bupati yang sebelumnya telah melakukan pergantian sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Direktur Utama PDAM. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum menyentuh sektor yang dinilai krusial.

"Kita mengapresiasi langkah bupati dalam mengganti Dirut PDAM dan beberapa pimpinan OPD. Tetapi masih ada yang kurang, karena usul dari Komisi II serta Fraksi PDI Perjuangan dan Demokrat untuk mengganti Kepala Dinas PUTR belum ditindaklanjuti," ujarnya.

Maraden mengungkapkan, rekomendasi pergantian tersebut bukan tanpa alasan. Pihaknya menilai Kepala Dinas PUTR tidak menunjukkan komitmen dalam menjalin kemitraan dengan DPRD, khususnya Komisi II.

"Yang bersangkutan tidak hadir sampai lima kali saat diundang Komisi II. Tidak kooperatif sebagai mitra kerja," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menambahkan, sikap tersebut berdampak pada terganggunya koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam upaya memperbaiki pembangunan di Simalungun. Bahkan, Komisi II menyatakan enggan kembali menggelar rapat dengan pejabat tersebut jika tidak ada evaluasi dari kepala daerah.

"Kalau tidak diganti, kami tidak akan mau rapat lagi dengan beliau. Ini menyangkut kemitraan dan komitmen kerja bersama untuk membangun daerah," katanya.

Senada dengan itu, anggota Fraksi Demokrat, Histoni Sijabat, juga menegaskan pihaknya telah secara resmi mengusulkan agar Bupati Simalungun melakukan evaluasi terhadap jabatan Kepala Dinas PUTR.

"Fraksi Demokrat mengusul agar bupati mengevaluasi dan mengganti Kadis PUTR, dengan pertimbangan tidak adanya itikad baik dalam kemitraan," ujarnya.

Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas PUTR Simalungun, Hotbinson Damanik, membantah anggapan tidak kooperatif. Ia menegaskan selama ini tetap menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

"Saya selalu kooperatif dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi saya. Masalah mereka menilai berbeda, itu hak mereka dan saya tidak ambil pusing. Yang penting tupoksi saya, saya laksanakan sebaik mungkin," ujar Hotbinson, Selasa (17/3/2026) siang.

DPRD menilai, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif.

Kini, publik menanti sikap Bupati Simalungun dalam merespons desakan tersebut, di tengah upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan percepatan pembangunan di wilayah Habonaron do Bona. (hm25)