Simalungun, MISTAR.ID

Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun kerap memotong pagu anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD secara sepihak. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD bersama mitra kerjanya, Senin (16/3/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Maraden Sinaga, didampingi anggota komisi, yaitu Histony Sijabat, Jhon Manat Purba, Kristok Damanik, Tangkas Silitonga, dan Tommi Saragih.

Dalam rapat, Jhon Manat Purba mempertanyakan pemangkasan pagu anggaran yang tidak sesuai kesepakatan awal antara dinas, DPRD, dan masyarakat. Menurutnya, setiap program anggaran terpotong sekitar Rp30–40 juta tanpa penjelasan yang jelas.

“Ini bukan kejadian sekali atau dua kali, tapi sudah menjadi kebiasaan buruk dari Dinas Pertanian. Kami ingin klarifikasi mengapa pemotongan ini terjadi,” ujar Jhon.

Anggota Komisi II lainnya, Kristok Damanik, menyoroti pemotongan anggaran pada proyek jalan usaha tani di Nagori Tigabolon, Kecamatan Sidamanik. Ia menilai pemotongan yang terjadi pada setiap proyek mengindikasikan adanya pola sistematis.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Raymon Sinaga, membenarkan pemotongan anggaran, tetapi menyatakan keputusan berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), bukan dinas pertanian.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II Maraden Sinaga menegaskan, DPRD akan menindaklanjuti dengan memanggil BPKD untuk meminta penjelasan dan memastikan pemotongan anggaran tidak dilakukan sembarangan.

Untuk tahun ini, total anggaran pokok pikiran DPRD di Dinas Pertanian Simalungun mencapai sekitar Rp9,3 miliar, yang dialokasikan untuk program seperti jalan usaha tani, pengadaan bibit tanaman dan ternak, sumur bor, serta perbaikan irigasi pertanian.