Jakarta, MISTAR.ID - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menargetkan seluruh kegiatan pemulihan yang dapat dilaksanakan pada 2026 rampung sebelum 31 Desember tahun ini.

Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/10).

Rapat yang dipimpin Menko PMK Sugiono itu membahas perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana.

Dilansir CNN Indonesia, Tito menjelaskan, penanganan bencana telah melewati fase tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan jiwa. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan masa transisi darurat sebelum memasuki proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada fase tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, hingga pemerintah daerah.

Presiden juga memberikan tambahan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar untuk mendukung penanganan awal bencana.

"Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden kemudian membuat Satgas di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan," ujarnya.

Memasuki tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di wilayah terdampak mulai kembali berjalan. Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya mengalami gangguan berat, juga berangsur pulih.

Sejumlah layanan dasar, seperti pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan internet, relatif kembali normal. Rumah sakit umum dan puskesmas pun telah beroperasi.

Meski demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang akibat bencana dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

99 Sekolah Masih Belajar di Kelas Darurat Pascabencana

Di sektor pendidikan, sebanyak 99 sekolah masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di kelas darurat dari total 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana.

Penanganan sekolah-sekolah tersebut menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta TNI Angkatan Darat (AD).

Pemulihan infrastruktur juga dilakukan melalui pembangunan kembali jembatan yang rusak akibat bencana. Tito mengapresiasi keterlibatan TNI AD dan Polri dalam memulihkan konektivitas serta mendukung aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Menurut Tito, TNI AD telah membangun kembali ratusan jembatan, sementara Polri membangun lebih dari 100 jembatan atau sekitar 120 jembatan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan TNI AD yang memiliki satgas jembatan, itu ratusan jembatan yang sudah terbangun oleh TNI AD. Dari kepolisian juga lebih dari 100 saya kalau tidak salah lebih kurang 120-an yang dibangun oleh Polri untuk jembatan," tuturnya.

Di tengah proses pemulihan, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa hujan berintensitas tinggi yang memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menambah pekerjaan pemulihan, terutama dalam memperbaiki akses transportasi dan memulihkan aktivitas warga.

Karena itu, Tito meminta kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran segera mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Perbaikan sekolah, rumah warga, jalan, jembatan, hingga fasilitas penunjang ekonomi masyarakat perlu dikebut agar manfaatnya segera dirasakan warga terdampak.

Tito juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta mendorong pemerintah daerah memaksimalkan anggaran yang tersedia, termasuk tambahan anggaran untuk mempercepat pemulihan.

"Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat," katanya.

Rapat koordinasi turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (*)