Jakarta, MISTAR.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima, sementara perluasan program akan diarahkan ke wilayah yang dinilai lebih membutuhkan.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, sebagian besar satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, lembaga pendidikan yang memiliki kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, serta sekolah yang dinilai sudah mampu membiayai kebutuhan pendidikannya secara mandiri.

"Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional," kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, sekolah yang sudah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada bantuan operasional sekolah (BOS) juga masuk dalam daftar yang dikeluarkan dari sasaran penerima.

240 Ribu Sekolah Belum Terlayani MBG

Pemutakhiran sasaran penerima dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Pemetaan mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia, termasuk sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum memperoleh program tersebut.

Namun, sekolah yang belum menerima MBG tidak serta-merta menjadi penerima berikutnya. BGN akan melakukan pemetaan dan investigasi untuk menentukan daerah yang paling membutuhkan perluasan program.

Sekolah di Wilayah 3T Jadi Prioritas

Sudaryono mengatakan perluasan MBG akan difokuskan pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.

"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," ujarnya.

Maluku dan Papua menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus. Berdasarkan pemetaan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum memperoleh layanan MBG.

"Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas," kata Sudaryono.

Selain Maluku dan Papua, pemerintah juga akan menyasar wilayah 3T lain serta daerah dengan persoalan stunting yang masih tinggi.

BGN Tambah Dapur MBG Secara Bertahap

Untuk mendukung perluasan program, BGN akan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah prioritas.

Namun, pembangunan atau pembukaan SPPG tidak dilakukan secara serentak. BGN akan menjalankannya secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan setiap daerah.

"Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur," ujar Sudaryono.

BGN memastikan perluasan layanan tidak hanya mengejar jumlah penerima. Faktor keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran juga akan menjadi pertimbangan dalam pembukaan dapur MBG baru.

Dengan perubahan sasaran tersebut, pemerintah ingin mengarahkan program MBG lebih banyak kepada satuan pendidikan di wilayah yang memiliki kebutuhan gizi lebih tinggi dan masih menghadapi persoalan stunting.