Medan, MISTAR.ID – Perdebatan antara Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, dengan Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Ricky Anthony, mengenai walk out-nya Gubernur saat rapat paripurna Selasa (21/7/2026), berbuntut saling lempar kritik secara terbuka.

Menanggapi ini, pengamat politik Sumut, Shohibul Anshor Siregar, menilai polemik tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting bagi tata kelola pemerintahan daerah. Khususnya dalam menjaga etika dan menghormati fungsi konstitusional antarlembaga.

Menurutnya, peran legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan merupakan keharusan konstitusional yang wajib diperkuat. Pengawasan semacam itu tidak boleh dilakukan setengah hati, melainkan harus bersifat substantif dan berkualitas tinggi.

"Ketika badan legislatif hanya sekadar stempel bagi kehendak eksekutif seperti yang terjadi saat ini di Indonesia, demokrasi gagal menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat. Publik mengharapkan adanya keseimbangan kekuasaan yang nyata serta pengawasan efektif," ujarnya pada Mistar, Sabtu (1/8/2026).

Menanggapi keputusan Gubernur Bobby Nasution yang meninggalkan rapat, Shohibul mengingatkan agar seluruh kepala daerah tidak terjebak dalam formalitas berlebihan terkait kritik.

"Gubernur perlu didorong penuh percaya diri tanpa memandang kritik dan pengawasan sebagai hambatan yang menuntut pembahasan panjang lebar sebelum tindakan diambil. Sikap terbuka dan gaya kepemimpinan yang mengedepankan dialog harus terus dipupuk," tuturnya.

Ia mengimbau semua pihak agar tidak membiarkan perbedaan pandangan filosofis berubah menjadi pertikaian jalanan yang tidak elok.

Akademisi FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu menyebutkan, meskipun perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, perbedaan tetap harus disikapi dengan kepala dingin dan standar etika politik.

"Hal terpenting saat ini adalah menunjukkan kepada masyarakat bahwa bangsa ini masih dipimpin oleh orang-orang yang rasional, berbudaya, dan menjunjung tinggi adab. Kita tidak boleh membiarkan rakyat melihat para elite mereka saling berselisih di hadapan publik tanpa menyentuh akar persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat," katanya.

Kepada seluruh pihak, khususnya eksekutif dan legislatif, Shohibul mengajak agar bisa menjadi pelopor dalam mewujudkan demokrasi daerah yang berlandaskan konstitusi.

"Kedua lembaga ini berada di garda terdepan. Mereka tidak boleh saling menjatuhkan, melainkan harus bersinergi demi mengawal kepentingan rakyat,” ucapnya.[]