Medan, MISTAR.ID – Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut), Ade Jona Prasetyo, mengatakan walk out yang dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam rapat paripurna DPRD Sumut pada Selasa (21/7/2026), tidak salah. Mengingat adanya interupsi dari peserta rapat paripurna.

"Menurut saya tidak ada yang salah dengan hal itu. Gubernur memiliki agendanya sendiri, terutama terkait urusan yang menyangkut kepentingan publik. Jika beliau merasa hanya membuang-buang waktu untuk membahas hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, saya rasa tidak masalah jika beliau meninggalkan rapat," ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Walk out-nya Bobby Nasution merupakan hak sebagai kepala daerah dan pejabat eksekutif. Sebab, waktu seorang gubernur tidak boleh disia-siakan, terutama untuk persoalan yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan.

"Sudah jelas Gubernur dalam kapasitasnya sebagai pihak eksekutif hadir atas undangan pihak legislatif (DPRD). Gubernur telah meluangkan waktu hadir sejak pagi, dan rapat pun telah dimulai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan kuorum," tuturnya.

Anggota Komisi XII DPR RI tersebut berpendapat bahwa pimpinan DPRD Sumut pastinya akan mengawal jalannya persidangan sesuai dengan aturan.

"Tidak mungkin pimpinan DPRD Sumut menggelar rapat paripurna jika kuorum belum terpenuhi. Mengingat Gubernur Bobby sudah mengikuti rapat. Mengapa masalah kuorum harus dipersoalkan lagi? Terlebih lagi interupsi itu muncul, justru saat rapat segera berakhir,” ucapnya.

Lebih jauh, Jona berharap agar ke depannya DPRD Sumut dapat menyikapi persoalan tersebut dengan lebih tenang, serta memastikan rapat menghasilkan keputusan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Langkah itu sah-sah saja, meskipun konsekuensinya rapat jadi tertunda. Untuk sidang paripurna mendatang, saya berharap pimpinan DPRD bisa lebih cermat, tertib, dan tegas, kita harus menghindari situasi di mana kita berdebat tanpa menghasilkan keputusan nyata," ucapnya.

Diketahui, Bobby Nasution walk out saat rapat paripurna diinterupsi oleh anggota DPRD dari Fraksi PDIP-Perjuangan, Syahrul Efendi Siregar. Interupsi tersebut berkaitan dengan kuorum rapat yang dinilai tidak terpenuhi.

Padahal, rapat DPRD Sumut sudah dibuka dan sedang berlangsung setelah dimulai sejak pagi hari dengan kuorum yang telah terpenuhi berdasarkan jumlah total anggota dewan yang hadir. Agenda pada rapat paripurna tersebut merupakan pengambilan keputusan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.[]