Medan, MISTAR.ID – Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, memastikan tahap operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sumatera Utara akan segera berjalan.

Hal itu disampaikannya usai memberikan kuliah umum di Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Rabu (29/7/2026).

Ferry mengatakan, berbagai barang bersubsidi akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

Komoditas dan program yang akan disalurkan meliputi gas elpiji 3 kilogram, minyak goreng, beras, pupuk bersubsidi, bantuan pangan non-tunai, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta berbagai program pemerintah pusat lainnya.

"Jadi ini kita akan matangkan teknis penyalurannya, dan setelah operasional tentu ini harus mulai disalurkan dengan skema itu. Presiden kemarin sudah menegaskan dalam rapat kabinet terbatas sebelumnya tentang itu," ujarnya kepada wartawan.

Untuk memperkuat operasional di lapangan, Kementerian Koperasi juga menggandeng kalangan akademisi, salah satunya Universitas HKBP Nommensen Medan.

Ferry berharap perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam memberikan pendampingan terhadap pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurutnya, mahasiswa juga dapat dilibatkan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

"Harapan kami Universitas Nommensen juga bisa membantu mendampingi operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, membimbing, melakukan pendampingan. Mahasiswanya juga bisa melakukan KKN tematik di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," tuturnya.

Ia menambahkan, proses operasionalisasi koperasi masih memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Pendekatan yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk di Sumatera Utara.

"Dan tentu masukan serta kontribusi dari Universitas Nommensen sangat kita perlukan untuk itu," katanya.

Terkait gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Ferry menyebut pemerintah masih memfinalisasi regulasi yang mengatur ketentuan tersebut.

"Sedang kita finalisasi untuk itu. Karena Peraturan Presidennya mudah-mudahan minggu depan sudah selesai, termasuk membicarakan tentang sumbernya, tapi nominalnya tidak. Kemudian juga tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan operasionalisasi," ucap Ferry.