Medan, MISTAR.ID
Maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Sumatera Utara (Sumut) telah menimbulkan kekhawatiran serius bagi karyawan ataupun pekerja buruh di industri rokok legal.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Willy Agus Utomo turut menolak keras adanya rokok ilegal yang akan berdampak pada pekerja buruh rokok legal.
“Kita pastinya sangat menolak rokok-rokok ilegal dibiarkan dan menjamur. Hal itu berpotensi terjadinya Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja buruh di industri rokok,” ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (18/10/24).
Menurutnya, akibat kurangnya daya beli masyarakat terhadap rokok legal, produksi pada perusahaan rokok legal menurun dan ini akan berdampak pada PHK massal pekerja rokok. “Intinya kita menolak adanya peredaran rokok-rokok ilegal yang pasti berdampak pada perusahaan-perusahaan rokok legal yang sudah sesuai aturan,” katanya.
Willy menilai, maraknya rokok ilegal di masyarakat akibat naiknya harga cukai rokok, secara otomatis membuat rokok legal menjadi semakin mahal.
“Kalau itu sudah pasti, maka masyarakat mencari alternatif rokok yang lebih murah, akibat kenaikan cukai rokok setiap tahunnya. Sehingga mengancam rokok legal yang sudah ada dan dalam setahun bisa mengalami kenaikan cukai sebanyak empat kali,” ungkapnya.
Baca Juga : Pesan Rokok Ilegal dari Pekanbaru, Warga Medan Johor ini Jadi Pesakitan
Kebijakan menaikkan cukai rokok sejatinya agar masyarakat bisa mengurangi kebiasaan merokok. Tapi, kata Willy, harusnya pemerintah menurunkan pajak rokok karena sebenarnya perusahaan rokok menguntungkan pemerintah.
“Jadi pemerintah harus ada campur tangan khusus terhadap perusahaan rokok legal, untuk mencari solusi menurunkan pajak ataupun cukai rokok. Sehingga harga rokok legal itu tidak naik terlalu tinggi dan bisa menjaga stabilitas penjualan rokok legal,” ucapnya.
Untuk itu, Willy meminta pemerintah melakukan penindakan dalam menertibkan rokok-rokok ilegal yang murah dan para produksi rokok ilegal harus berupaya juga untuk menjadi rokok legal yang sesuai aturan.
Willy mengaku belum mendapatkan informasi terkait langkah efektif pemerintah, hingga pihak berwenang dalam mengatasi peredaran rokok ilegal untuk melindungi industri rokok legal, khususnya para pekerjanya.
