Medan, MISTAR.ID (19/10/2026) — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatra Utara, Mangapul Purba, mendesak Dinas Bina Marga, Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut segera menangani kerusakan jalan provinsi sepanjang 10 kilometer yang membentang dari Nagori Silabah Jaya hingga Sipintuangin di Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun.

"Kerusakan jalan tersebut sangat parah. Arus lalu lintas terancam lumpuh total karena jalan kini hanya bisa dilalui secara sangat terbatas oleh warga setempat. Kendaraan roda empat, apalagi roda enam, sangat sulit melintas," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Anggota Komisi D DPRD Sumut yang membidangi pembangunan infrastruktur itu mengatakan, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu akses utama menuju kawasan Tigaras serta menghambat pengangkutan hasil pertanian.

Ia mengungkapkan, kondisi tersebut berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar Dolok Pardamean. Pasalnya, jalan tersebut merupakan akses vital menuju aset strategis milik Pemerintah Provinsi Sumut, yakni penyeberangan feri ke Kabupaten Samosir yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Jalan ini juga berfungsi sebagai jalur pengangkutan bahan bakar serta distribusi barang dan jasa menuju Samosir. Oleh karena itu, kondisinya yang rusak mengancam kelancaran pelayanan publik dan aktivitas ekonomi lokal.

"Kawasan Tigaras merupakan destinasi wisata yang berkembang pesat, yang seharusnya dapat diakses terutama melalui ruas jalan Simpang Raya–Tigaras. Namun, karena kondisinya yang sangat rusak, wisatawan terpaksa harus memutar melalui Kecamatan Sidamanik, yang membuat waktu tempuh menjadi jauh lebih lama," tegasnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Pematangsiantar–Simalungun itu menyampaikan, kondisi jalan yang tidak memadai bagi kendaraan pengangkut barang dan jasa menghambat fungsinya sebagai akses pendukung kawasan pariwisata strategis Danau Toba.

Untuk itu, Mangapul mendorong Dinas BMBKCK Sumut melakukan kajian lebih lanjut, menyusun perencanaan komprehensif, serta memasukkan penyelesaian ruas jalan Silabah Jaya–Sipintuangin sebagai prioritas utama dalam program kerja dan anggaran tahun 2027.

"Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut lebih lama lagi. Jalan tersebut melayani kepentingan masyarakat luas dan berfungsi sebagai jalur akses vital menuju Samosir. Kami mendesak Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk turun tangan dan memberikan solusi konkret agar persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas," ucapnya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat setempat, Wahidin Purba, menyatakan kerusakan jalan tersebut telah menjadi masalah menahun bagi warga Dolok Pardamean dan sekitarnya selama puluhan tahun.

Meskipun perbaikan bertahap sempat dilakukan, termasuk perbaikan sepanjang kurang lebih empat kilometer pada tahun lalu, masalah tersebut belum terselesaikan sepenuhnya.

Masyarakat berharap Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, melalui Dinas BMBKCK dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Mereka mendesak pihak berwenang memprioritaskan alokasi anggaran untuk perbaikan menyeluruh yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Tujuannya adalah memulihkan ruas jalan sepanjang 10 kilometer tersebut agar kembali layak digunakan, sehingga dapat mempermudah aktivitas warga, distribusi hasil pertanian, serta kelancaran arus barang dan jasa menuju Samosir.(hm02)