Ia menambahkan, sepanjang 2025 biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.

Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan mutu pelayanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya demi menjaga keberlanjutan Program JKN.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh elemen bangsa. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat JKN terus dirasakan masyarakat," ujar Pujo.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan pengelolaan Program JKN harus selalu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas.

Ia menyebut Public Expose menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan masih cukup besar, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai Program JKN terus menunjukkan kemajuan, baik dari sisi kualitas pelayanan, perluasan akses, maupun tata kelola. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak dapat terus diperkuat agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, juga menilai pembiayaan kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas SDM, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. (yetty/hm24)