Bagdad, MISTAR.ID - Pemerintah Irak mengecam keras serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi yang menewaskan sedikitnya 20 anggota Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) di sejumlah wilayah Irak, Rabu (29/7/2026).

Presiden Irak Nizar Amedi menyebut serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak. Menurutnya, serangan itu menargetkan lembaga keamanan resmi Irak sehingga bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pernyataannya, Amedi menegaskan wilayah Irak tidak boleh dijadikan landasan atau arena untuk melancarkan serangan terhadap negara lain maupun menyelesaikan konflik regional dan internasional. Ia juga mendesak semua pihak menghormati kedaulatan Irak serta menahan diri dari tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara tersebut.

Sementara itu, PMF menyatakan sedikitnya 20 anggotanya tewas dan 32 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Korban diperkirakan masih dapat bertambah karena data yang dihimpun masih bersifat sementara.

PMF menyebut serangan menargetkan pangkalan mereka di tujuh provinsi, termasuk Baghdad, Nineveh, Basra, dan Diyala. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan juga menyebabkan kerusakan material pada sejumlah fasilitas.

Amerika Serikat dan Arab Saudi menyatakan serangan dilakukan sebagai respons atas serangan drone yang diluncurkan dari wilayah Irak terhadap pasukan AS dan fasilitas minyak Arab Saudi.

Seorang pejabat PMF yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada AFP bahwa serangan di Provinsi Nineveh dan Diyala menjadi yang paling mematikan dalam operasi tersebut. (hm25/detikcom)