Pematangsiantar, MISTAR.ID - Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Malaysia kembali memanas setelah pemerintah AS memanggil Duta Besar Malaysia untuk Washington, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan Malaysia terhadap warga negara Israel.

Langkah tersebut muncul setelah muncul kontroversi mengenai penolakan Malaysia terhadap individu yang diketahui memiliki kewarganegaraan Israel.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa kebijakan negaranya yang tidak mengakui Israel bukanlah kebijakan baru.

Menurutnya, Malaysia sejak lama tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan tetap mempertahankan kebijakan imigrasi yang tidak mengakui negara tersebut.

Berawal dari Kasus Warga Berkewarganegaraan Ganda

Polemik bermula ketika seorang individu yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dan Israel memasuki Malaysia menggunakan paspor AS.

Setelah pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa orang tersebut juga berkewarganegaraan Israel, otoritas Malaysia meminta yang bersangkutan meninggalkan wilayah negara tersebut.

Pemerintah Malaysia menyatakan tindakan tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri dan aturan keimigrasian yang telah lama berlaku.

Network School Ikut Jadi Sorotan

Perselisihan ini juga berkaitan dengan keberadaan Network School, sebuah komunitas digital nomad yang didirikan investor teknologi asal Amerika Serikat, Balaji Srinivasan.

Komunitas tersebut menuai kritik di media sosial setelah muncul dugaan adanya peserta berkewarganegaraan Israel.

Pemerintah Malaysia kemudian melakukan pemeriksaan terhadap seluruh peserta dan menyatakan mereka memiliki dokumen perjalanan yang sah. Meski demikian, otoritas memutuskan menghentikan kegiatan Network School di Malaysia.

Anggota Kongres AS Desak Tinjau Hubungan dengan Malaysia

Kontroversi tersebut memicu reaksi dari sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat.

Delapan anggota Kongres mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang berisi kritik terhadap rencana pemerintah Malaysia untuk melacak dan mendeportasi warga negara Israel yang berada di wilayahnya.

Mereka juga meminta Departemen Luar Negeri AS mengevaluasi kembali hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia.

Selain itu, para legislator mendesak penghentian pendanaan program International Military Education and Training (IMET) bagi Malaysia apabila kebijakan tersebut tidak diubah dalam jangka waktu 15 hari.

Malaysia Tegaskan Tetap Dukung Palestina

Malaysia selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten mendukung perjuangan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Hingga kini, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa kebijakan terhadap warga negara Israel merupakan bagian dari posisi resmi negara yang telah diterapkan selama bertahun-tahun.

Sementara itu, belum ada keputusan lanjutan dari pemerintah Amerika Serikat terkait kemungkinan peninjauan kerja sama bilateral di bidang keamanan maupun ekonomi.