Asahan, MISTAR.ID - Puluhan warga Desa Perkebunan Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, mendatangi Kantor Bupati Asahan, Rabu (19/8/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait kondisi desa serta penggunaan Dana Desa sejak M Sugianto menjabat sebagai kepala desa pada 2018.

Dalam aksi tersebut, warga membawa sejumlah tuntutan. Mereka menilai anggaran Dana Desa yang nilainya mencapai miliaran rupiah setiap tahun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Koordinator aksi, Aan Maulana, mengatakan salah satu persoalan yang paling dirasakan warga adalah kondisi infrastruktur jalan, khususnya di Dusun II. Akses jalan di wilayah tersebut bahkan disebut mengalami kerusakan hingga terputus. Akibatnya, masyarakat harus memutar dengan jarak sekitar 6 kilometer untuk mencapai lokasi tertentu.

“Karena itu, dalam aksi unjuk rasa ini kami meminta kepada Bapak Bupati atau Pemerintah Kabupaten Asahan agar segera menyelesaikan persoalan di Desa Perkebunan Sukaraja terkait keluhan jalan warga yang berada di Dusun II, yang dalam ruang lingkup sekitaran PT Padasa,” ujar Aan.

Tak hanya soal jalan, warga juga meminta adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pembangunan yang diduga tidak terlihat hasil fisiknya. Dalam dokumen tuntutan yang dibawa massa, warga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pembangunan fisik perpustakaan desa yang disebut tidak ditemukan wujudnya.

Mereka juga menyoroti pengadaan lampu jalan. Warga mempertanyakan proses pengadaan serta meminta agar persoalan tersebut diperiksa secara transparan. Selain itu, fasilitas umum seperti mini beruga juga menjadi sorotan. Warga menilai kondisi fasilitas tersebut sudah tidak layak.

“Kami meminta pihak kejaksaan untuk memeriksa pengadaan lampu jalan yang menurut warga tidak jelas. Ada juga realisasi anggaran Rp15 juta untuk pembuatan website layanan desa, tak tahu wujudnya seperti apa,” ujar warga lainnya.

Dalam tuntutan lainnya, warga turut mempersoalkan penyaluran bantuan untuk lanjut usia. Mereka menyebut masyarakat hanya menerima bantuan berupa dua bungkus mi instan dalam kemasan gelas plastik.

Warga juga meminta Kejaksaan Negeri Asahan memeriksa dugaan nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa. Dalam dokumen tuntutan, mereka menyinggung jabatan bendahara dan sekretaris desa yang diduga masih memiliki hubungan keluarga.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, yang menerima langsung perwakilan masyarakat usai aksi unjuk rasa tersebut, mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan akan menampung seluruh aspirasi dan keluhan yang disampaikan warga Desa Perkebunan Sukaraja.

Azmy menyebut, setiap persoalan yang disampaikan masyarakat akan diteruskan kepada pihak dan instansi terkait untuk dilakukan penelaahan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Semua aspirasi masyarakat sudah kami terima dan akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Beberapa hal terkait hal ini akan dikoordinasikan ke Inspektorat,” kata Azmy.

Menurutnya, Pemkab Asahan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Namun, setiap dugaan yang disampaikan tetap harus didukung dengan data dan akan diproses sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Terkait tuntutan warga yang meminta adanya pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa, pembangunan fisik, pengadaan fasilitas hingga dugaan nepotisme, Azmy mengatakan persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

“Tindak lanjutnya akan disampaikan ke masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai dugaan yang disampaikan,” ujarnya. (hm25)