Madrid, MISTAR.ID - Puluhan ribu warga Spanyol turun ke jalan di berbagai kota pada Sabtu (3/10), menuntut pemerintah mengambil langkah lebih tegas untuk mengatasi kenaikan harga sewa dan semakin sulitnya mendapatkan hunian terjangkau.

Sekitar 50 aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah kota, termasuk Madrid, Barcelona dan Valencia. Para demonstran menuntut penurunan harga sewa, penghentian penggusuran terhadap penyewa rentan, serta pembatasan pembelian properti oleh perusahaan investasi yang disebut vulture funds.

Aksi tersebut berlangsung sehari setelah parlemen Spanyol menolak dua dekret perumahan yang diajukan pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sánchez. Kegagalan tersebut semakin meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan koalisi yang tidak memiliki mayoritas di parlemen.

Menurut BBC, paket pertama yang ditolak mencakup penangguhan penggusuran penyewa rentan hingga 2030, perpanjangan kontrak sewa selama dua tahun untuk kontrak yang berakhir sebelum 2028, kenaikan pajak apartemen wisata, serta pembatasan pembelian properti hunian oleh vulture funds. Paket kedua mencakup pembaruan otomatis kontrak sewa.

Kedua kebijakan itu gagal memperoleh dukungan parlemen. Dekret pertama ditolak dengan 178 suara berbanding 172, sedangkan dekret kedua kalah dengan 184 suara berbanding 166.

Di Madrid, jumlah peserta demonstrasi diperkirakan berbeda jauh. Serikat Penyewa Madrid menyebut sekitar 500.000 orang ikut turun ke jalan, sementara otoritas kota memperkirakan jumlahnya sekitar 70.000.

Para demonstran membawa spanduk yang menyerukan perlawanan terhadap kenaikan harga sewa. Sebagian peserta bahkan telah berkemah selama beberapa hari di Puerta del Sol, salah satu alun-alun utama Madrid.

Di Valencia, aksi berlangsung lebih tegang. Sejumlah demonstran dilaporkan memindahkan barikade dan melempar benda ke arah polisi di sekitar Palau de les Arts Reina Sofía, yang menjadi lokasi pertemuan sektor properti. Polisi merespons dengan peluru karet. Menurut RTVE, sembilan polisi terluka dan lima orang ditangkap.

Gelombang protes dipicu antara lain oleh kasus Maricarmen Abascal, perempuan berusia 87 tahun yang digusur dari rumahnya pada September setelah menghadapi kenaikan biaya sewa. Kasus tersebut memicu kemarahan publik di berbagai wilayah Spanyol.

Tekanan masyarakat akhirnya membuat perusahaan pemilik apartemen, Urbagestión, bernegosiasi agar Abascal dapat kembali tinggal di rumah tersebut dengan harga sewa lebih rendah. Namun, aksi protes mengenai krisis perumahan terus berlanjut.

Kondisi tersebut diperburuk oleh terbatasnya pasokan rumah. Bank of Spain memperkirakan Spanyol kekurangan sekitar 700.000 unit hunian berdasarkan kesenjangan antara permintaan dan pembangunan rumah baru.

Data Institut Statistik Nasional Spanyol (INE) menunjukkan harga rumah naik 12,2 persen dalam setahun hingga kuartal kedua 2026. Sementara itu, perusahaan properti Idealista mencatat harga sewa meningkat 8,5 persen sepanjang 2025, termasuk kenaikan 9,7 persen di Madrid.

Barcelona dan Madrid menjadi dua kota dengan biaya sewa tertinggi. Harga sewa rata-rata mencapai sekitar €23,80 per meter persegi di Barcelona dan €22,70 per meter persegi di Madrid.

Krisis tersebut terutama dirasakan kaum muda dan pekerja. Marcos Sainz, pustakawan berusia 26 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa ia sebelumnya berbagi apartemen dua kamar tidur dengan teman-temannya dengan biaya sekitar €900 per bulan. Kini, menurutnya, apartemen satu kamar tidur saja dapat mencapai €1.000 per bulan.

Sainz mengatakan akan terus mengikuti aksi protes sampai pemerintah berani mengatur pasar sewa secara menyeluruh. Jika tidak, katanya, semakin banyak warga akan terpaksa meninggalkan Madrid.

Kegagalan meloloskan paket perumahan juga memperbesar tekanan politik terhadap Sánchez. Partai konservatif People's Party (PP), partai sayap kanan Vox, serta Together for Catalonia (JxCat) menolak kebijakan tersebut. Kondisi itu membuat pemerintah kembali menghadapi persoalan dalam mempertahankan dukungan di parlemen.

Serikat Penyewa Madrid menilai kegagalan pemerintah tersebut justru memperburuk krisis perumahan dan telah menyerukan mogok umum untuk menekan pemerintah agar mengambil tindakan lebih tegas. (*)