Friday, November 20, 2026
NASIONAL

Draf Tak Dibuka ke Publik, ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD Buntut Pengesahan UU Perampasan Aset

Mistar.idJumat, 20 November 2026 pukul 08.02 WIB
draf_tak_dibuka_ke_publik_icw_laporkan_puan_dan_habiburokhman_ke_mkd_buntut_pengesahan_uu_perampasan_aset_

Ilustrasi, pengaduan ICW terkait UU Perampasan Aset. (Foto ilustrasi: Maris/AI/MISTAR.ID)

Jakarta, MISTAR.ID (20/11/2026) - Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset langsung berbuntut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan aturan tersebut.

Laporan itu disampaikan pada Kamis (19/11/2026), bersamaan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 6041

Substansi yang dipersoalkan ICW bukan semata-mata isi undang-undangnya, melainkan keterbukaan prosesnya. Koalisi menilai draf RUU tidak dibuka secara memadai kepada masyarakat sebelum pengesahan, sehingga publik kehilangan kesempatan untuk mencermati dan memberi masukan.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan itu merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya dilayangkan koalisi kepada DPR.

"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset," kata Ibrahim di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ibrahim menyebut, hingga undang-undang itu disahkan, pihaknya belum memperoleh akses atas draf naskah RUU Perampasan Aset. Padahal, menurut koalisi, penyebarluasan naskah RUU dalam proses pembahasan undang-undang telah diatur dalam ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Laporan kami kepada MKD sudah diterima tadi dan kami menindaklanjuti juga terkait dengan somasi yang kemarin sudah dilayangkan dan kebetulan somasi tersebut jatuh pada tanggal 16 November," katanya.

Somasi itu sebelumnya dilayangkan pada Jumat (13/11/2026) dengan tenggat respons hingga Senin (16/11/2026) pukul 16.00 WIB. Karena tidak ada respons yang memadai, koalisi kemudian membawa persoalan tersebut ke MKD sebagai dugaan pelanggaran etik anggota dewan.

"Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini," kata Ibrahim.

MISTAR.ID menegaskan: aduan tersebut masih berupa dugaan. Hingga berita ini disusun, belum ada keputusan MKD yang menyatakan Puan maupun Habiburokhman terbukti melakukan pelanggaran etik. Pengaduan tersebut belum berarti keduanya terbukti bersalah.

Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari MKD DPR terkait aduan tersebut. Upaya konfirmasi kepada Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin belum mendapat respons.

Versi DPR: Sudah 87 Kali RDPU

Terpisah, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan pihaknya telah memulai proses pembahasan RUU Perampasan Aset sejak September 2025. Selama itu, pihaknya telah menggelar 87 rapat audiensi dengan sejumlah pihak melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

"Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya," kata Habiburokhman usai pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026).

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya mengatakan proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui partisipasi publik. Dia memastikan tidak ada kekeliruan dalam proses formil.

"Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat," katanya.

Dengan demikian, terdapat dua versi yang berseberangan. ICW menilai draf tidak dibuka dan pihaknya tidak pernah dilibatkan. DPR menilai pembahasan sudah terbuka karena telah menggelar puluhan RDPU dan dapat diakses publik. Perbedaan penilaian itulah yang kini diminta ICW untuk diperiksa oleh MKD.

Pengesahan RUU Perampasan Aset sendiri mengakhiri perjalanan legislasi yang telah berlangsung sekitar 18 tahun. Rapat paripurna pengesahan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. (hm02)