LBH Pematangsiantar Dukung RUU Perampasan Aset, Beri Tiga Catatan Kritis

Ferry Simarmata, Sekretaris LBH Kota Pematangsiantar. (Foto: Hamzah/Mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Pematangsiantar menyambut baik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akan dibawa ke Paripurna untuk dapat disahkan menjadi Undang-Undang.
Bahkan, di balik dukungan itu, LBH Pematangsiantar turut menaruh catatan kritis agar regulasi yang tengah dalam pembahasan di DPR RI tersebut tidak disalah gunakan dan justru menjadi instrumen untuk merampas hak-hak masyarakat.
"LBH Pematangsiantar mendukung RUU Perampasan Aset disahkan menjadi Undang-Undang. Tapi dukungan kami bukan tepuk tangan buta. Kami dukung dengan tiga garis merah," ujar Ferry Simarmata, Sekretaris LBH Kota Pematangsiantar, Rabu (18/11/2026).
Pertama, menyangkut tentang kejahatan tidak boleh menguntungkan pelaku. Yang mana, ada asas hukum Nullus Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria. Tidak boleh ada orang yang untung dari kesalahannya sendiri.
"Selama ini koruptor dipenjara, tapi hartanya tetap utuh. Anak isterinya tetap hidup mewah dari uang curian. Itu bukan keadilan. Itu negara memelihara kejahatan.
RUU ini memutus itu. Harta hasil korupsi bukan hak milik. Harta curian tidak pernah jadi hak milik yang sah, walaupun sudah dicuci lewat 10 rekening," katanya.
Kemudian, harta yang diadili bukan untuk orangnya dan ini revolusi hukum. RUU ini juga memakai sistem In Rem dan Non-Conviction Based, atau negara tidak perlu menunggu orangnya dihukum dulu untuk merampas hartanya.
"Cukup dibuktikan hartanya tidak wajar, dan berhubungan dengan tindak pidana, maka hartanya bisa dirampas, walau orangnya kabur atau meninggal. Dan beban pembuktiannya dibalik secara terbatas. Jika penghasilan seseorang Rp20 juta, tapi hartanya Rp50 miliar, maka pemilik harta yang harus buktikan hartanya itu halal. Bukan jaksa lagi yang harus membuktikan korupsi di mana," ucapnya.
Dikatakan Ferry, Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
"Jika ini telah menjadi Undang-Undang, jangan tebang pilih. UU ini harus berlaku untuk semua, dari koruptor dana desa sampai anak pejabat yang hartanya melonjak tidak wajar. Kalau hanya dipakai untuk lawan politik, itu melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Semua warga negara sama di depan hukum," tegasnya.
Menyangkut jangan merampas hak rakyat, Ferry menyampaikan ketika rakyat kecil menjual tanahnya ke pejabat, namun uangnya dari hasil korupsi dan tanah tersebut jangan ikut dirampas. Perampasan wajib lewat putusan pengadilan terbuka. Tanpa hakim, hal ini bukan penegakan hukum.
"Hasil rampasan harus transparan. Aset rampasan contohnya triliunan. Siapa yang lelang? Siapa yang beli? Harus diumumkan ke publik. Jangan sampai dirampas dari koruptor, lalu dijual murah ke kroni koruptor lainnya dalam lelang tertutup," ujarnya.

