Rico Waas Tegaskan Dana TKD Rp565,53 Miliar Harus Tepat Sasaran dan Transparan

Pj Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, saat mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan. (Foto: Diskominfo Medan/Mistar)
Medan, MISTAR.ID (18/11/2026) – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menggunakan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,53 miliar secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Rico melalui sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).
“Penggunaannya harus berorientasi pada kebutuhan pembangunan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi perhatikan ketepatan sasaran, urgensi kebutuhan, dan kualitas pelaksanaan,” tegasnya.
Erfin menjelaskan, tambahan TKD yang diterima Pemko Medan diperuntukkan bagi percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, perbaikan pelayanan publik, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi pascabencana yang terjadi pada 2025.
“Saat ini anggarannya sudah didistribusikan ke seluruh OPD dan kewilayahan sesuai kebutuhan program masing-masing. Saya harap semua bisa dimaksimalkan. Sebesar Rp50 miliar juga sudah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Erfin meminta seluruh OPD dan jajaran kewilayahan memperhatikan lima aspek penting.
Pertama, perencanaan dan penganggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan yang jelas, skala prioritas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kedua, pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan jadwal dan target yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan, efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ucapnya.
Ketiga, setiap penggunaan anggaran harus didukung dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Keempat, Inspektorat harus melakukan pendampingan serta pengawasan berbasis risiko sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban,” katanya.
Kelima, seluruh pekerjaan yang dibiayai dari tambahan TKD harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.
Erfin juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas perhatian, dukungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pemko Medan.
“Kami sangat mengapresiasi jajaran Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara langsung maupun daring untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan tambahan TKD di Kota Medan,” pungkasnya.

