Alat Berat dan Motor Trail Masuk Gunung Sibayak, Pendaki Dilarang, WALHI Sumut Minta Diusut

Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara (Sumut), Rianda Purba. (Dok. Pribadi).
Medan, MISTAR.ID – Gunung Sibayak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih dalam masa penutupan untuk pemulihan ekosistem. Namun, ketika para pendaki diminta tidak memasuki kawasan tersebut, aktivitas alat berat justru berlangsung di gunung dengan ketinggian 2.212 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu. Kondisi ini menuai kritik dari pegiat lingkungan.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara, Rianda Purba, mempertanyakan alasan penggunaan ekskavator di kawasan yang seharusnya sedang menjalani pemulihan ekosistem.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan hubungan antara penggunaan alat berat tersebut dengan tujuan konservasi. Terlebih, penataan jalur yang dilakukan juga berpotensi mengubah kondisi fisik kawasan.
"Jangan sampai alasan keselamatan pendaki dipakai untuk membenarkan pembukaan jalan yang justru berisiko merusak lingkungan," kata Rianda saat dihubungi, Rabu (18/11/2026).
Penutupan jalur pendakian Gunung Sibayak sebenarnya telah diberlakukan sebelum polemik ini mencuat. UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara, menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/1/UPTD TAHURA BB/X/2026 pada 13 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut diumumkan kepada publik pada 14 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada 15 Oktober hingga 15 November 2026.
Dalam surat edaran itu, pengelola menyebut penutupan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pelaksanaan pemulihan ekosistem, penataan, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas jalur pendakian. Pembukaan kembali kawasan akan mempertimbangkan hasil pekerjaan dan kesiapan jalur sebelum aktivitas pendakian diizinkan kembali.
Namun, masa penutupan kemudian diperpanjang hingga 5 Desember 2026 melalui surat edaran tertanggal 10 November 2026.
Pengelola menyatakan pekerjaan penataan dan peningkatan aksesibilitas belum selesai sesuai jadwal. Selain itu, hujan dengan intensitas ekstrem dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu kendala pelaksanaan pekerjaan.
Di tengah masa penutupan tersebut, sebuah komunitas motor trail menggelar kegiatan pada 15 November 2026.
Kegiatan itu terekam dan beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah sepeda motor trail terjebak di jalur berlumpur. Aktivitas tersebut kemudian memicu beragam komentar dari pengguna media sosial.
Setelah videonya viral, perwakilan panitia kegiatan, Dani, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan komunitas pencinta alam yang merasa dirugikan oleh penyelenggaraan acara tersebut.
Namun, ia membantah kegiatan motor trail itu berkaitan dengan penutupan jalur pendakian. Menurutnya, panitia hanya merancang lintasan di sekitar kaki gunung dan tidak mengarahkan peserta memasuki jalur pendakian maupun menuju puncak.
"Adapun yang mungkin sampai ke puncak Sibayak itu dengan menggunakan jalan kaki dan meninggalkan unit motor trabas-nya di bawah," ujarnya dalam video klarifikasi.
Menanggapi kondisi tersebut, Rianda menilai terdapat persoalan dalam pengawasan kawasan. Sebab, ketika pembatasan akses diberlakukan dengan alasan pemulihan lingkungan, pemerintah semestinya memastikan seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan sesuai dengan tujuan penutupan.
"Ini yang harus diusut. Masyarakat dilarang masuk, tetapi alat berat bisa bekerja dan rombongan motor trail bisa sampai ke atas. Kalau pemerintah mengaku tidak tahu soal motor trail, berarti ada persoalan dalam pengawasan. Jangan sampai ada perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang mengakses kawasan," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan ekskavator bukan sekadar persoalan teknis pengerjaan jalan. Aktivitas alat berat berpotensi mengubah kontur tanah, merusak vegetasi, serta memengaruhi aliran air. Karena itu, dampaknya terhadap ekosistem perlu diperiksa sebelum pekerjaan dilanjutkan.
Rianda meminta pemerintah tidak hanya menelusuri kegiatan motor trail, tetapi juga memeriksa proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan menggunakan alat berat yang telah diakui sebagai bagian dari kegiatan resmi pengelola Tahura.
"Jangan hanya pengendara motor trail yang diperiksa. Penggunaan ekskavator itu sudah diakui sebagai kegiatan resmi UPTD. Artinya, ada proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang juga harus diperiksa. Kalau terbukti melanggar, pejabat yang bertanggung jawab harus diproses," ujarnya.

