Walhi Sumut Pertanyakan Urgensi Pengerahan Ekskavator di Gunung Sibayak

Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba. (Foto: Susan/Mistar)
Medan, MISTAR.ID – Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba mempertanyakan urgensi dan dasar pengerahan alat berat di Gunung Sibayak tanpa adanya penjelasan mengenai kajian lingkungan.
Menurutnya jika memang hanya untuk pemulihan ekosistem, lantas mengapa justru ekskavator yang terlihat bekerja di lokasi tersebut.
Tidak hanya ekskavator, terlihat pula rombongan motor trail di kawasan tersebut. Padahal, status jalur pendakian saat ini masih ditutup demi pemulihan ekosistem.
“Pemerintah harus menjelaskan dasar pekerjaannya, jangan sampai alasan keselamatan pendaki dipakai untuk membenarkan pembukaan jalan yang justru berisiko merusak lingkungan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Mistar, Rabu (18/11/2026).
Pihaknya menilai, pembukaan jalur dan pembongkaran tanah di kawasan pegunungan berpotensi mengubah kontur tanah, merusak vegetasi, mengganggu aliran air hingga perubahan bentang alam di wilayah hulu yang dapat berdampak pada kondisi ekologis kawasan sekitar.
“Kerusakan lingkungan tidak harus menunggu pohon ditebang. Pembongkaran tanah, pelebaran jalur juga bisa mengubah kondisi ekologis. Jika kemudian hari terjadi erosi atau kerusakan lainnya, siapa yang akan bertanggung jawab? Pemerintah jangan hanya bicara manfaat pembangunan, tapi tidak pernah menjelaskan risikonya kepada publik,” ujar Rianda.
Rianda menyoroti adanya ketimpangan pengawasan, di mana akses masyarakat dibatasi demi pemulihan, namun alat berat justru beroperasi dan rombongan motor trail bisa mencapai puncak.
“Ini yang harus diusut. Kalau pemerintah mengaku tidak tahu soal motor trail, berarti ada persoalan dalam pengawasan. Jangan sampai ada perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang mengakses kawasan,” katanya lagi.
Menyikapi persoalan ini, Walhi Sumut mendesak Kementerian Kehutanan untuk mengusut tuntas aktivitas motor trail serta penggunaan ekskavator yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan perlindungan kawasan pelestarian alam Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 32 Tahun 2024. Pemeriksaan juga dinilai perlu mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2011 jo. PP Nomor 108 Tahun 2015 dan UU Nomor 32 Tahun 2009.
Rianda menegaskan agar tidak hanya pengendara motor trail yang diperiksa, melainkan rencana dan penggunaan ekskavator juga harus ikut diperiksa. Jika terbukti melanggar, maka pejabat yang bertanggung jawab wajib diproses sesuai aturan yang berlaku.
Walhi mengajukan lima tuntutan utama, di antaranya menghentikan sementara pekerjaan menggunakan alat berat di Gunung Sibayak hingga legalitas dan dampak ekologisnya diperiksa, mendesak Kementerian Kehutanan mengusut aktivitas motor trail dan penggunaan ekskavator, termasuk pihak penyelenggara, pelaksana pekerjaan, dan pengelola kawasan.
Selanjutnya adalah memeriksa perubahan kondisi jalur, tanah, vegetasi, dan aliran air akibat pekerjaan tersebut, membuka dokumen perencanaan, persetujuan kegiatan, dokumen lingkungan yang dipersyaratkan, serta sumber anggaran pengerjaan jalur dan menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan mewajibkan pemulihan terhadap bagian kawasan yang mengalami kerusakan.
Rianda menegaskan bahwa pemerintah harus transparan terkait pekerjaan tersebut dan jangan berhenti pada klarifikasi pasca ramai diperbincangkan. Pemerintah memang memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan hutan, namun bukan berarti memiliki kebebasan untuk mengubahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Dandi Harahap, perwakilan Mapala Genetika Fakultas Pertanian USU yang tergabung dalam jaringan Mapala Sumatera Utara. Menurutnya, alasan evakuasi tidak bisa serta-merta dijadikan pembenaran untuk mengubah bentang alam dan membuka jalur kendaraan hingga mendekati puncak.
“Kalau alasannya evakuasi, mestinya diperiksa dulu apa yang selama ini kurang dari sistem penyelamatan di Sibayak. Keselamatan pendaki harusnya dibangun dengan kesiapan tim penyelamat, peralatan dan pemetaan jalur berisiko. Jangan langsung menyimpulkan harus membuka jalan untuk mobil,” ujarnya sembari mengingatkan bahwa medan yang sulit tidak selalu harus diubah agar dapat dilalui oleh kendaraan.

