Geger Kamera Speed Trap di Inggris! Sistem Bermasalah, Persetujuan Dicabut, Pengendara Terancam Salah Tilang

Petugas kepolisian lalu lintas Inggris melakukan patroli pengawasan di jalan tol menggunakan kendaraan dinas untuk menggantikan fungsi kamera kecepatan yang dihentikan. (foto ilustrasi:gemini/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (18/11/2026) — Sistem kamera pengawas kecepatan di sejumlah jalan tol Inggris menghadapi persoalan serius setelah ditemukan anomali teknis yang berpotensi menyebabkan pengendara terkena tilang secara keliru. Pemerintah Inggris pun mencabut persetujuan tipe kamera tersebut, menghentikan penggunaannya untuk penegakan hukum, dan memperkuat pengawasan lalu lintas melalui patroli serta teknologi alternatif.
Masalah ini berkaitan dengan interaksi antara kamera penegak kecepatan dan rambu batas kecepatan variabel (variable speed limits) pada jaringan jalan strategis Inggris. Anomali tersebut berasal dari peningkatan dan pemasangan sistem kamera yang dimulai pada 2019, ketika pemerintah sebelumnya masih berkuasa.
Dalam kondisi tertentu yang sangat jarang, kamera tidak memberikan waktu yang cukup bagi pengemudi untuk menyesuaikan kecepatan setelah perubahan batas berlaku. Bahkan, sejumlah pengendara berisiko terdeteksi melanggar batas kecepatan yang sebenarnya sudah berubah.
National Highways memperkirakan anomali awal tersebut memengaruhi kamera di sekitar 0,2 persen dari keseluruhan jaringan jalan Inggris. Pemerintah kemudian mengambil langkah untuk menghentikan penegakan hukum yang berpotensi keliru, meninjau perkara terdahulu, serta menawarkan ganti rugi kepada pengendara yang berhasil diidentifikasi dan memenuhi kriteria.
Anomali Kamera Kecepatan Terungkap, Masalah Baru Ikut Ditemukan
Persoalan tidak berhenti pada ketidaksinkronan kamera dan rambu elektronik. Pengujian lanjutan yang dilakukan National Highways bersama Kementerian Dalam Negeri Inggris (Home Office) justru menemukan potensi masalah tambahan pada kondisi operasional tertentu.
Pemodelan data National Highways memperkirakan probabilitas terjadinya kondisi yang berpotensi memicu kesalahan tambahan tidak lebih dari 0,1%. Meski demikian, belum ditemukan bukti nyata bahwa persoalan kedua tersebut telah memengaruhi proses penegakan hukum.
Namun, pemerintah menilai risiko terhadap keakuratan bukti pidana tidak boleh diabaikan. Standar pembuktian dan perlindungan hak pengendara harus tetap menjadi prioritas.
Atas dasar itu, Home Office memutuskan mencabut persetujuan tipe (type approval) sistem kamera terkait. Status tersebut sebelumnya memungkinkan data kamera lebih mudah diterima sebagai bukti dalam proses hukum tertentu.
Home Office menyimpulkan bahwa permasalahan teknis kamera tidak dapat diselesaikan hingga tingkat yang memuaskan dalam jangka waktu yang wajar.
Keputusan ini berdampak langsung pada National Highways. Karena sistem tersebut sebelumnya diperoleh dengan dasar masih memiliki persetujuan tipe, National Highways mengakhiri hubungan kontraktual dengan pemasok perangkat, Verra Mobility, untuk penggunaan kamera tersebut dalam penegakan hukum.
National Highways kini mempertimbangkan berbagai opsi komersial dan hukum lanjutan.
Pengawasan Jalan Tol Tetap Berjalan, Patroli Petugas Ditambah
Meski penggunaan kamera bermasalah untuk penegakan hukum dihentikan, pengawasan lalu lintas di jalan tol dan jalan raya kelas A Inggris tetap berlangsung.
National Highways memperkuat patroli petugas lalu lintas di lokasi terdampak serta memanfaatkan kamera CCTV untuk memantau kondisi jalan dan kepatuhan pengendara.
Pengawasan tersebut juga didukung teknologi lain, termasuk ANPR (Automatic Number Plate Recognition) untuk mengenali pelat nomor kendaraan dan radar pendeteksi kendaraan berhenti di sejumlah jalur serta area darurat.
Sementara itu, rambu batas kecepatan variabel tetap beroperasi untuk mengatur keselamatan, mengendalikan arus kendaraan, dan mengurangi kemacetan.
Pemerintah menegaskan bahwa persoalan ini hanya memengaruhi sejumlah kecil kamera di sebagian kecil jaringan jalan strategis. Pengemudi juga tidak perlu mengubah cara mereka menggunakan jalan tol.
Pesan pemerintah tetap tegas: penghentian penggunaan kamera tertentu bukan berarti pelanggaran lalu lintas dibiarkan tanpa penindakan. Pengendara yang melanggar aturan tetap dapat dikenai tindakan melalui metode pengawasan lainnya.
Tinjauan Westall Ungkap Kelemahan Tata Kelola National Highways
Di tengah persoalan teknis tersebut, pemerintah Inggris pada 17 November 2026 menerbitkan laporan Tinjauan Westall (Westall Review). Investigasi independen yang dipimpin Tracy Westall itu menelusuri penyebab anomali awal sekaligus mengevaluasi cara National Highways menangani masalah setelah ditemukan.
Laporan tersebut mengidentifikasi sejumlah kelemahan penting, terutama dalam tata kelola perusahaan, manajemen krisis, pengelolaan data dan teknologi, serta keterlibatan pemangku kepentingan.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kamera bukan semata-mata kegagalan perangkat. Proses pengawasan teknologi, pengambilan keputusan, koordinasi, dan komunikasi ketika menghadapi insiden juga membutuhkan pembenahan.
Pemerintah Inggris menyatakan menerima rekomendasi dalam laporan tersebut. National Highways juga telah memulai penerapan perbaikan dengan melanjutkan langkah-langkah yang sebelumnya sudah dilakukan.
Departemen terkait akan memantau pelaksanaan rekomendasi dan meminta pertanggungjawaban National Highways melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.
Pelajaran Penting bagi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi
Kasus kamera kecepatan Inggris menjadi pengingat bahwa sistem penegakan hukum otomatis harus memenuhi standar akurasi dan keandalan yang tinggi.
Kamera pengawas tidak hanya berfungsi merekam kendaraan, tetapi juga menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai dasar tindakan hukum. Karena itu, sinkronisasi dengan rambu elektronik, pengujian berkala, audit sistem, serta validitas bukti digital menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan.
Pemerintah juga harus memiliki mekanisme pemulihan ketika kesalahan teknologi menyebabkan masyarakat dirugikan, termasuk pembatalan penindakan yang keliru dan pemberian ganti rugi kepada individu yang berhak.
Bagi negara yang tengah mengembangkan sistem penegakan hukum elektronik seperti Indonesia, kasus ini menjadi pelajaran penting. Digitalisasi lalu lintas harus berjalan seiring dengan transparansi, pengawasan independen, perlindungan hak masyarakat, dan akuntabilitas penyelenggara.
Pada akhirnya, tujuan kamera pengawas kecepatan bukan sekadar mendeteksi pelanggaran atau menghasilkan penindakan, melainkan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Teknologi secanggih apa pun tidak boleh mengorbankan keadilan akibat kesalahan sistem.
(GOV.UK/hm27)

