Gencatan Senjata Gaza Terancam Runtuh, Mengapa Perdamaian Tak Kunjung Terwujud?

Warga Palestina di Gaza berjuang bertahan hidup di tengah tenda pengungsian yang terendam banjir akibat hujan deras menjelang musim dingin. (foto ilustrasi:gemini/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (18/11/2026) — Gencatan senjata belum tentu berarti perdamaian. Meski kesepakatan penghentian perang telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, warga Gaza masih menghadapi serangan, krisis bantuan kemanusiaan, dan ketidakpastian masa depan. Kini, ancaman runtuhnya kesepakatan semakin nyata setelah Dewan Perdamaian memperingatkan bahwa komitmen para pihak belum dijalankan secara menyeluruh.
Dalam laporan kepada Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2026, Dewan Perdamaian menyoroti kesenjangan antara kesepakatan diplomatik dan realitas di lapangan. Persoalan keamanan, distribusi bantuan, pembentukan pemerintahan sementara, hingga rekonstruksi Gaza masih menjadi hambatan utama.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa penghentian perang belum otomatis menghadirkan kehidupan yang aman bagi masyarakat Palestina. Tanpa pelaksanaan komitmen yang konsisten, gencatan senjata berisiko kehilangan makna dan kembali membuka jalan bagi eskalasi konflik.
Bantuan Kemanusiaan Gaza Masih Terkendala
Krisis kemanusiaan menjadi salah satu ujian terbesar bagi keberlangsungan gencatan senjata. Ribuan keluarga masih hidup di pengungsian dengan keterbatasan makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat berlindung.
Laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada 13 November 2026 mencatat sekitar 46.000 rumah tangga terdampak banjir dan lebih dari 40.000 tempat penampungan keluarga mengalami kerusakan.
Hujan deras memperburuk kondisi kamp pengungsian, meningkatkan risiko penyakit, serta mengancam keselamatan warga menjelang musim dingin.
Distribusi bantuan pun belum berjalan optimal. Pada 2–8 November 2026, sebanyak 262 truk bantuan PBB dan mitra kemanusiaan tercatat dimanifestasikan untuk masuk ke Gaza. Sebanyak 228 truk dilaporkan dibongkar di sisi Israel pada jalur penyeberangan.
Jumlah truk yang dibongkar turun sekitar 42 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Hambatan akses dan penghentian sementara koridor Mesir turut memengaruhi kelancaran pasokan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tersedianya jalur bantuan belum menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi. Bantuan harus dapat masuk secara konsisten dan menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Keamanan Warga Sipil Belum Terjamin
Di tengah kesepakatan gencatan senjata, ancaman terhadap keselamatan warga sipil masih berlangsung.
OCHA melaporkan serangan udara, penembakan, dan pengeboman masih terjadi di sejumlah wilayah Gaza selama periode 3–9 November 2026. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip PBB, 22 warga Palestina meninggal dan 90 lainnya terluka dalam periode tersebut.
Sejak gencatan senjata berlaku hingga periode laporan November 2026, tercatat 1.613 kematian dan 5.833 orang terluka.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa penghentian perang secara formal belum sepenuhnya menghentikan kekerasan di lapangan.
Persoalan keamanan juga berkaitan dengan masa depan Gaza. Rencana pembentukan kepolisian sipil Palestina dan pasukan stabilisasi internasional belum berjalan sesuai harapan.
Tanpa mekanisme keamanan yang jelas, masyarakat akan terus menghadapi ketidakpastian, sementara proses pemulihan sulit dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintahan Sementara Gaza Masih Menjadi Tantangan
Selain keamanan, persoalan pemerintahan menjadi hambatan penting dalam proses perdamaian.
Gaza membutuhkan otoritas sipil yang mampu mengelola pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, administrasi, dan distribusi bantuan.
Dalam rencana transisi, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) dibentuk sebagai badan teknokrat Palestina yang diproyeksikan menjalankan pemerintahan sipil sementara.
Namun, hingga laporan PBB pada September 2026, komite tersebut belum dapat memasuki Gaza untuk menjalankan tugasnya.
Hambatan politik dan administratif, termasuk belum adanya keputusan yang diperlukan terkait penempatan kepolisian sipil, turut memperlambat proses transisi.
Kondisi ini berisiko menciptakan kekosongan pemerintahan. Tanpa otoritas sipil yang efektif, stabilitas keamanan, pelayanan masyarakat, dan distribusi bantuan akan sulit terjamin.
Rekonstruksi Gaza Terhambat, Masa Depan Warga Dipertaruhkan
Tantangan berikutnya adalah membangun kembali Gaza yang mengalami kerusakan besar akibat perang.
Rumah, sekolah, rumah sakit, jaringan air, sanitasi, dan infrastruktur publik membutuhkan pemulihan segera. Namun, rekonstruksi masih menghadapi keterbatasan pendanaan, akses material bangunan, peralatan berat, bahan bakar, dan jaminan keamanan.
Laporan Kantor Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah (UNSCO) pada September 2026 menyebutkan bahwa pendanaan kemanusiaan PBB untuk 2026 baru mencapai sekitar 40 persen dari kebutuhan yang diserukan saat laporan diterbitkan.
Dewan Perdamaian juga mendesak peningkatan pasokan perlengkapan musim dingin, pompa air, generator, dan alat berat untuk mendukung pemulihan Gaza.
Persoalannya, rekonstruksi tidak cukup dilakukan dengan membangun kembali gedung yang hancur. Pemulihan harus mencakup layanan kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, lapangan pekerjaan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Tanpa kepastian keamanan dan pemerintahan, investasi serta bantuan pembangunan akan sulit berjalan optimal. Akibatnya, warga Gaza berisiko terus hidup dalam kondisi darurat meskipun perang secara formal telah dihentikan.
Mengapa Gencatan Senjata Gaza Terancam Runtuh?
Setidaknya ada empat persoalan utama yang menentukan keberlangsungan gencatan senjata.
Pertama, ketidakpercayaan dan perbedaan kepentingan antara Israel dan Hamas membuat pelaksanaan kesepakatan berjalan lambat. Persoalan penarikan pasukan, keamanan, dan pelucutan senjata masih menjadi sumber ketegangan.
Kedua, bantuan kemanusiaan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konsisten. Padahal, akses terhadap makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditunda.
Ketiga, pemerintahan sementara dan mekanisme keamanan belum beroperasi secara efektif. Kondisi ini membuat proses transisi politik dan pemulihan Gaza terus tertahan.
Keempat, belum adanya kepastian politik jangka panjang mengenai masa depan Palestina. Gencatan senjata membutuhkan arah penyelesaian yang lebih luas, termasuk penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina.
Tanpa penyelesaian persoalan tersebut, gencatan senjata berisiko hanya menjadi jeda konflik, bukan jalan menuju perdamaian permanen.
Perdamaian Gaza Membutuhkan Lebih dari Sekadar Penghentian Perang
Peringatan Dewan Perdamaian menjadi sinyal bahwa proses perdamaian Gaza sedang menghadapi ujian serius. Kesepakatan yang tidak disertai implementasi nyata hanya akan memperpanjang ketidakpastian dan penderitaan masyarakat sipil.
Karena itu, seluruh pihak perlu memenuhi komitmen gencatan senjata, memastikan akses bantuan kemanusiaan, melindungi warga sipil, serta mempercepat pembentukan pemerintahan sementara dan rekonstruksi.
Lebih jauh, diperlukan proses politik yang kredibel untuk menjamin masa depan Palestina dan mencegah konflik serupa kembali terjadi.
Pada akhirnya, keberhasilan gencatan senjata tidak cukup diukur dari berhentinya tembakan. Ukurannya adalah apakah warga Gaza dapat kembali tinggal dengan aman, memperoleh kebutuhan dasar, membangun kembali rumahnya, dan menjalani kehidupan tanpa ancaman perang.
Sebab, perdamaian sejati bukan sekadar ketika senjata berhenti berbunyi, melainkan ketika masyarakat dapat kembali hidup dengan aman dan bermartabat.
(AssociatedPress/OCHA-PBB/Reuters/UNSCO-PBB/AlJazeera/hm27)

