Wednesday, November 18, 2026
MEDAN

Finalisasi R-APBD Medan 2027 Pekan Depan, PSEL dan Penanganan Banjir Jadi Prioritas

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 17.35 WIB
finalisasi_rapbd_medan_2027_pekan_depan_psel_dan_penanganan_banjir_jadi_prioritas

Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen. (Foto: Humas DPRD Medan/Mistar)

Medan, MISTAR.ID (18/11/2026) – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027 masih berlangsung. DPRD Kota Medan menargetkan proses finalisasi rampung pada Senin (23/11/2026).

Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, mengatakan sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pembahasan R-APBD TA 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah melalui tahapan evaluasi Gubernur Sumatera Utara.

“Pada prinsipnya pembahasan berjalan lancar. Seperti yang dijelaskan Wali Kota dalam paripurna kemarin, R-APBD TA 2027 diproyeksikan sekitar Rp7,1 triliun. Tapi ini masih terus kita bahas,” ucap Wong kepada Mistar, Rabu (18/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Wong menyebut sejumlah program prioritas menjadi perhatian DPRD untuk direalisasikan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Salah satunya adalah program strategis nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). DPRD meminta Pemko Medan mematangkan seluruh persiapan, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung hingga kesiapan armada pengangkut sampah.

“PSEL menjadi salah satu program yang harus kita persiapkan dengan matang. Kita minta Pemko Medan memastikan seluruh kebutuhan pendukungnya agar program ini dapat berjalan sesuai rencana,” jelasnya.

Selain PSEL, program pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir juga menjadi prioritas yang harus dimaksimalkan Pemko Medan.

“Begitu juga dengan pelayanan publik. Kita minta agar Pemko Medan lebih maksimal lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harus cepat, transparan dan tidak berbelit-belit,” tegasnya.

Wong juga mengingatkan Pemko Medan agar meningkatkan pengawasan internal sehingga seluruh program dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal.

Menurutnya, kanal pengaduan masyarakat juga perlu lebih digencarkan agar setiap laporan terkait pelayanan publik maupun persoalan lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Jika ditemukan pelanggaran oleh oknum aparatur, sanksi tegas harus diberikan.

“Laman aduan kita harap juga semakin digencarkan. Sehingga ketika ada aduan masyarakat terkait pelayanan atau lainnya bisa cepat ditanggapi dan oknumnya bisa diberi sanksi tegas. Karena semua pembahasan yang kita lakukan saat ini berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Wong berharap APBD Kota Medan TA 2027 dapat dialokasikan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien. Ia juga meminta agar setiap kebijakan maupun tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat segera dievaluasi dan ditindaklanjuti.

“Kita berharap APBD TA 2027 tepat sasaran, efektif dan efisien. Jadi ketika ada kebijakan atau tindakan yang malah merugikan masyarakat, kita minta cepat ditindak,” pungkasnya.