Tuesday, November 17, 2026
MEDAN

R-APBD Sumut 2027 Masih Tahap Sinkronisasi, DPRD Bahas Program Bersama OPD

Mistar.idSelasa, 17 November 2026 pukul 15.54 WIB
rapbd_sumut_2027_masih_tahap_sinkronisasi_dprd_bahas_program_bersama_opd

Suasana rapat Badan Anggaran DPRD Sumut bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). (Foto: Humas DPRD Sumut/Mistar)

Medan, MISTAR.ID (17/11/2026) - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Tahun Anggaran 2027 saat ini masih dalam tahap sinkronisasi antara Komisi A hingga Komisi E DPRD Sumut bersama mitra kerja masing-masing, yakni organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Sumut dari Komisi B Bidang Perekonomian, Munirudin Ritonga. Ia menyebutkan, sebelum memasuki tahap pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), masing-masing OPD terlebih dahulu memaparkan rancangan program dan kegiatan tahun 2027 kepada komisi terkait.

“Sekarang kita masih tahap sinkronisasi sebelum menuju Banggar bersama TAPD. Kami sendiri sudah melaksanakan rapat dengan beberapa OPD, salah satunya Dinas Pertanian,” ujarnya kepada Mistar di Gedung DPRD Sumut, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, sinkronisasi antara OPD dan DPRD Sumut merupakan bagian penting untuk memastikan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat Sumatera Utara.

“Inilah peran penting kami di legislatif, sebelum para OPD melaksanakan programnya pada tahun depan. Melalui sinkronisasi ini kami melakukan pengawasan agar seluruh program dan anggaran yang nantinya digunakan dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah melakukan sinkronisasi bersama sejumlah mitra kerja Komisi D, seperti Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas Cipta Karya Sumut.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, rapat antara komisi dan OPD terkait merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif.

“Sehingga nanti saat di Banggar bersama TAPD, kita bisa memaksimalkan anggaran tersebut dapat terlaksana dengan baik. Apalagi Sumut menjadi salah satu daerah yang mengalami pemangkasan TKD. Kita berharap, R-APBD 2027 ini bisa dimaksimalkan dengan tepat pelaksanaannya untuk masyarakat luas,” kata Yahdi yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Sumut.

Diketahui, Pemprovsu merancang pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,09 triliun atau meningkat 3,71 persen dibandingkan tahun 2026.

Rancangan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, dalam penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumut 2027 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut beberapa waktu lalu.