R-APBD Langkat 2027 Rp2,04 Triliun, Fokus Perkuat Pelayanan Dasar dan Infrastruktur
Plt Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Langkat dengan agenda penyampaian Nota Keuangan R-APBD Tahun Anggaran 2027. (Foto: Pemkab Langkat/Mistar)
Langkat, MISTAR.ID (13/11/2026) — Dalam pengantar Nota Keuangan R-APBD 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.042.939.286.280 atau sekitar Rp2,04 triliun.
Total pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp342.330.925.525 serta Pendapatan Transfer sebesar Rp1.700.608.360.755 yang berasal dari pemerintah pusat dan antar-daerah.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2027.
Rapat tersebut dihadiri langsung Plt Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Langkat, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat juga digelar penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana PA.
“Dana ini kita pastikan untuk memperkuat kemandirian fiskal serta mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah,” kata Tiorita.
Belanja Daerah Rp2,03 Triliun
Di sisi lain, Belanja Daerah dalam R-APBD 2027 direncanakan sebesar Rp2.036.189.286.280. Kebijakan belanja diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
- Belanja Operasi: Rp1.699.099.508.355, mencakup belanja pegawai, barang/jasa, hibah, dan bantuan sosial.
- Belanja Modal: Rp112.876.550.702, untuk pembangunan dan pengadaan aset seperti tanah, gedung, jalan, dan jaringan infrastruktur.
- Belanja Tidak Terduga: Rp9.383.500.000, sebagai dana kesiapsiagaan darurat dan kebutuhan mendesak.
- Belanja Transfer: Rp214.829.727.223, terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
Sementara itu, pada kebijakan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan nihil, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.750.000.000 dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
Komposisi surplus pendapatan terhadap belanja sebesar Rp6,75 miliar tersebut dimanfaatkan secara seimbang untuk penyertaan modal.
Berbagai masukan, saran, dan catatan kritis dari fraksi-fraksi saat menyampaikan pandangannya selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum Ranperda resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2027.(hm02)