Friday, November 13, 2026
SUMUT

Tender DAK Rp18 Miliar Disorot, Warga Desak Golfried Jadi Tersangka

Mistar.idJumat, 13 November 2026 pukul 14.08 WIB
tender_dak_rp18_miliar_disorot_warga_desak_golfried_jadi_tersangka_

Hotdon Naibaho membawa spanduk ke Kantor Dinas Perkimtaru Kabupaten Samosir, Jumat (13/11/2026). (Foto: Pangihutan/Mistar)

Samosir, MISTAR.ID - Warga Kabupaten Samosir, Hotdon Naibaho, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir segera menetapkan Golfried Harianja sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan tender dua proyek rekonstruksi jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 senilai lebih dari Rp18 miliar.

"Jika alat bukti dan unsur pidana telah terpenuhi, saya mendesak Kejari Samosir segera menetapkan Golfried Harianja sebagai tersangka," ujarnya, Jumat (13/11/2026).

Hotdon mengatakan, desakan ini berkaitan dengan pemeriksaan Golfried saat menjabat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir.

"Salah satu persoalan yang harus didalami penyidik adalah dugaan penambahan persyaratan tender penyediaan dan pemasangan AMP," ucapnya.

Hotdon menyebutkan, persyaratan tersebut mewajibkan perusahaan peserta lelang menyediakan dan menginstal Asphalt Mixing Plant (AMP) berkapasitas produksi 60 ton per jam.

Dikatakan, dua proyek yang disidik Kejari Samosir masing-masing berada di Hutaginjang senilai Rp8,7 miliar dan Sihapilis Rp9,6 miliar.

"Saya meminta penyidik mengungkap siapa yang mengusulkan, menetapkan, dan bertanggung jawab atas persyaratan AMP dalam dokumen tender kedua proyek tersebut," tegasnya.

Sebagai mantan Kepala UKPBJ, kata Golfried, peran Golfried dalam proses pengadaan kedua proyek itu harus diungkap secara menyeluruh.

Penyidik juga harus memeriksa apakah persyaratan teknis tersebut berpotensi membatasi persaingan usaha dan menguntungkan perusahaan tertentu dalam proses tender.

"Pengusutan jangan hanya berfokus pada pekerjaan fisik, tetapi harus mencakup seluruh tahapan pengadaan hingga penetapan pemenang tender," katanya.

Hotdon mengatakan, Kejari Samosir seharusnya menyampaikan kepada publik langkah-langkah hukum yang telah dilakukan dalam penanganan kedua perkara tersebut.

"Jika proses penanganan terlalu lama tanpa kejelasan, kami khawatir bukti-bukti yang diperlukan penyidik semakin sulit diperoleh," tuturnya.

Perkara proyek Hutaginjang sendiri sudah memasuki tahap penyidikan sejak Juli 2024, sedangkan Sihapilis ditingkatkan ke penyidikan pada 2026.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir, Juna Karo-Karo, membenarkan bahwa Golfried telah diperiksa penyidik terkait dugaan penyimpangan tender kedua proyek tersebut.

"Benar, yang bersangkutan telah diperiksa," kata Juna.

Golfried diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala UKPBJ ketika proses tender kedua proyek tersebut berlangsung.

"Yang bersangkutan diduga menambahkan persyaratan tender berupa kewajiban menyediakan dan menginstal AMP berkapasitas produksi 60 ton per jam," ungkap Juna.

Saat ini, Golfried Harianja menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtaru) Kabupaten Samosir.

Hotdon berharap Kejari Samosir segera mengumumkan perkembangan penyidikan dan memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang telah diperiksa.

Sementara itu, Golfried Harianja dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, hingga berita ini dikirim ke redaksi belum membalas.