TKD Turun Rp190,69 Miliar, R APBD Dairi 2027 Menyusut Jadi Rp977,38 Miliar

Wakil Bupati Dairi Wahyu Damiel Sagala saat membacakan struktur R.APBD tahun anggaran 2027. (Foto: Dsikominfo Dairi/Mistar)
Dairi, MISTAR.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menyampaikan struktur umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah setelah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pengurangan sebesar Rp190,69 miliar.
Penyampaian nota pengantar keuangan Bupati Dairi atas R.APBD 2027 tersebut dibacakan Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa arah kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029 untuk tahun 2027 memasuki tahap penguatan dan ekspansi dengan sejumlah prioritas pembangunan.
Secara umum, pendapatan daerah sebelum penyesuaian ditargetkan sebesar Rp1.168.083.379.000. Setelah penyesuaian, jumlah tersebut menjadi Rp977.389.847.000 atau berkurang Rp190.693.532.000.
Pendapatan Daerah
Penyesuaian tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD justru mengalami peningkatan. Sebelum penyesuaian ditargetkan sebesar Rp112.394.200.000 dan setelah penyesuaian menjadi Rp119.480.000.000 atau bertambah Rp7.085.800.000.
Peningkatan PAD berasal dari:
- Pajak daerah naik dari Rp34,01 miliar menjadi Rp36,12 miliar.
- Retribusi daerah naik dari Rp64,87 miliar menjadi Rp68,34 miliar.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik dari Rp11,5 miliar menjadi Rp12,5 miliar.
- Lain-lain PAD yang sah naik dari Rp2,012 miliar menjadi Rp2,512 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer mengalami penurunan cukup besar. Sebelum penyesuaian ditargetkan Rp1.042.374.179.000, kemudian menjadi Rp844.594.847.000 atau berkurang Rp197.779.332.000.
Penurunan tersebut terutama berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang berkurang dari Rp1.015.586.140.000 menjadi Rp817.806.808.000. Pada komponen dana perimbangan, anggarannya turun dari Rp900.208.379.000 menjadi Rp764.510.038.000 atau berkurang Rp135.698.341.000.
Dana Transfer Umum mengalami pengurangan dari Rp706.787.410.000 menjadi Rp559.501.994.000. Rinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) turun dari Rp27.833.502.000 menjadi Rp8.337.418.000, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) turun dari Rp678.953.908.000 menjadi Rp551.164.576.000.
Berbeda dengan Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus justru meningkat dari Rp193.420.969.000 menjadi Rp205.008.044.000 atau bertambah Rp11.587.075.000.
Kenaikan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang meningkat dari Rp191.101.633.000 menjadi Rp203.227.284.000. Sementara DAK Fisik turun dari Rp2.319.336.000 menjadi Rp1.780.760.000.
Selain itu, Dana Desa mengalami pengurangan cukup besar, dari Rp115.377.761.000 menjadi Rp53.296.770.000 atau berkurang Rp62.080.991.000.
Adapun pendapatan transfer antar daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) pajak provinsi tetap sebesar Rp26.788.039.000. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah juga tetap sebesar Rp13.315.000.000, yang bersumber dari pendapatan JKN kapitasi pada FKTP.
Belanja Daerah
Pada sisi belanja, Pemkab Dairi menargetkan anggaran sebesar Rp1.187.083.379.000 sebelum penyesuaian. Setelah penyesuaian, jumlah tersebut menjadi Rp999.389.847.000 atau berkurang Rp187.693.532.000.
Pengurangan belanja tersebut terdiri dari beberapa komponen. Belanja operasi turun dari Rp905.523.767.268 menjadi Rp849.335.132.233 atau berkurang Rp56.188.635.035.
Rinciannya meliputi:
- Belanja pegawai turun dari Rp614.566.298.167 menjadi Rp589.558.384.719.
- Belanja barang dan jasa turun dari Rp280.813.489.601 menjadi Rp249.992.253.514.
- Belanja hibah turun dari Rp10.143.979.500 menjadi Rp9.784.494.000.
Sementara itu, belanja modal mengalami pengurangan cukup besar, dari Rp90.982.136.932 menjadi Rp36.183.344.767 atau berkurang Rp54.798.792.165. Belanja tidak terduga juga turun dari Rp3,2 miliar menjadi Rp2,5 miliar.
Pada komponen belanja transfer, anggarannya berkurang dari Rp187.377.474.800 menjadi Rp111.371.370.000 atau turun Rp76.006.104.800.
Pengurangan tersebut terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang turun dari Rp2.606.368.800 menjadi Rp2.408.000.000 serta belanja bantuan keuangan yang turun dari Rp184.771.106.000 menjadi Rp108.963.370.000.
Dalam komponen bantuan keuangan kepada desa, Dana Desa turun dari Rp115.377.761.000 menjadi Rp53.296.770.000. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) berkurang dari Rp69.393.345.000 menjadi Rp55.666.600.000 atau turun Rp13.726.745.000.
Pembiayaan Daerah
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan tetap sebesar Rp25 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penurunan dari Rp6 miliar menjadi Rp3 miliar. Anggaran tersebut di antaranya dialokasikan untuk penyertaan modal kepada PT Bank Sumut sebesar Rp1 miliar.

