Wednesday, November 18, 2026
MEDAN

Fraksi Golkar DPRD Sumut Dukung Perubahan Perda Pajak dan Retribusi, Tekankan Keadilan bagi Rakyat

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 16.50 WIB
fraksi_golkar_dprd_sumut_dukung_perubahan_perda_pajak_dan_retribusi_tekankan_keadilan_bagi_rakyat

uru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Manaek Hutasoit, saat membacakan pandangan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna. (Foto: Ari/Mistar)

Medan, MISTAR.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendukung kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan agar perubahan regulasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prinsip keadilan, kepastian hukum, kemampuan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Manaek Hutasoit, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda penyampaian pendapat umum fraksi terhadap Ranperda tersebut, Rabu (18/11/2026).

“Fraksi Golkar memandang pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal, sekaligus mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Sumut,” ujarnya saat menyampaikan pandangan fraksi.

Manaek menyebutkan, Fraksi Golkar menyoroti tujuh poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan peraturan daerah (Perda) tersebut.

“Pertama, penyesuaian regulasi harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023. Hal ini guna menjamin kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi,” katanya.

Kedua, optimalisasi PAD perlu dilakukan dengan menggali potensi pajak, retribusi, dan aset daerah yang belum dikelola secara maksimal. Namun, setiap penyesuaian tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha agar tidak menimbulkan beban berlebihan maupun menghambat investasi.

“Ketiga, penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan, pengelolaan data, dan kemudahan dalam pembayaran pajak,” tuturnya.

Keempat, lanjut Manaek, mekanisme pembagian hasil Pajak Air Permukaan dengan kabupaten/kota harus menjunjung prinsip keadilan, pemerataan, dan potensi nyata masing-masing daerah. Hal tersebut juga harus didukung sistem perhitungan yang transparan.

“Kelima, pemanfaatan aset daerah serta perluasan kategori retribusi jasa usaha harus dilaksanakan secara profesional dan transparan, dengan landasan hukum yang jelas serta perhitungan tarif yang terperinci,” ujarnya.

Keenam, setiap penyesuaian struktur kelembagaan dan nomenklatur perangkat daerah harus disertai pembagian kewenangan yang jelas, kesiapan sumber daya manusia, serta sistem administrasi terintegrasi. Dengan demikian, perubahan tersebut tidak menghambat pelayanan publik.

“Ketujuh, pemerintah provinsi perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, digitalisasi pembayaran, pendaftaran wajib pajak, serta pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Manaek menegaskan bahwa setiap peningkatan PAD harus dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan publik. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai jenis pungutan, tarif yang berlaku, dasar hukum, serta manfaat dari layanan yang diterima.

“Pada prinsipnya, Fraksi Golkar menyambut baik dan mendukung kelanjutan pembahasan Ranperda ini, seraya menekankan perlunya penyempurnaan secara substantif, kepastian hukum, keadilan, serta kesiapan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Ia berharap perubahan Perda tersebut dapat memperkuat otonomi fiskal Sumatera Utara dan meningkatkan PAD tanpa mengabaikan kepentingan serta kemampuan finansial masyarakat.