Miris! Bansos Lansia di Belawan Terhenti, NIK Terindikasi Tersangkut Judol dan Pinjol

Miah (73) ketika ditemui di rumah sewanya di Lorong Sebrang, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Belawan, Medan, Selasa (3/11/2026). (Foto: Junaidin Zai/Mistar)
Medan, MISTAR.ID – Pemerintah mengeluarkan Miah, seorang nenek berusia 73 tahun asal Lorong Sebrang, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, dari daftar penerima Bantuan Pangan Tambahan (BPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Padahal, Miah tercatat dalam desil atau kelompok 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi paling rendah.
Nasib tersebut dialami Miah setelah Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya diduga terindikasi terkait judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).
Hingga kini, belum diketahui bagaimana indikasi judi online dan pinjaman online tersebut muncul dalam data yang dikaitkan dengan NIK Miah. Belum ada pula penjelasan mengenai hubungan indikasi tersebut dengan penghentian bantuan sosial yang sebelumnya diterimanya.
Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut), Aida Meimela, mengatakan lembaganya tidak memiliki data spesifik untuk memeriksa keterlibatan seseorang dalam aktivitas judi online maupun pinjaman online.
Menurutnya, BPS hanya bertugas melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Namun, pendataan tersebut tidak secara khusus merekam aktivitas seseorang dalam penggunaan pinjaman online maupun judi daring.
"Kami hanya membuat database sosial ekonominya dimutakhirkan. Tapi kalau misalnya terlibat pinjol atau tidak, BPS tidak merekam secara spesifik, tidak memeriksa itu. Mungkin itu ditanyakan ke Dinas Sosial," kata Aida saat ditemui di kantornya, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Aida mengakui persoalan masyarakat yang tidak lagi menerima bantuan sosial meskipun masih tercatat dalam kelompok desil rendah bukan hal yang jarang terjadi.
BPS, katanya, kerap menerima pertanyaan dari masyarakat yang mengira lembaganya merupakan pihak yang menyalurkan bantuan sosial.
"Kadang kami datang, ada yang bertanya. Masyarakat bingung soal data yang begitu. Orang berpikir BPS yang memberikan bantuan, padahal kami tidak punya anggaran untuk memberikan bantuan ke masyarakat," kata Aida.
Aida menjelaskan, penentuan penerima bantuan sosial tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan BPS. Lembaganya bertugas menyediakan data sosial ekonomi masyarakat yang selanjutnya digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam menentukan penerima program bantuan.
"Jadi kami hanya sekadar memberikan database. Silakan dipakai. Mau orangnya yang mana, diserahkan ke kementerian dan jajarannya. Merekalah yang menentukan siapa yang menerima dan siapa yang tidak," katanya.
Menurut Aida, masyarakat yang masuk dalam desil 1 juga tidak otomatis menerima seluruh jenis bantuan sosial. Sebab, setiap program memiliki persyaratan dan kriteria penerima yang berbeda.
Dia mencontohkan, bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki persyaratan tersendiri yang berkaitan dengan kondisi calon penerima, termasuk keberadaan anak yang masih bersekolah.
Karena itu, Aida menyarankan agar alasan penghentian bantuan sosial yang diterima Miah ditelusuri melalui pemerintah kelurahan atau Dinas Sosial Kota Medan.
"Lebih dekat memang ke lurah. Terkait yang terdekatnya, kan, kantor lurah. Kenapa tidak dapat lagi. Coba dipastikan dulu faktor penyebabnya," ujarnya.

