Kepala Tahura Bantah Beri Izin Offroad di Gunung Sibayak

Pelepasan peserta kegiatan offroad di kawasan Gunung Sibayak. (foto: Istimewa/Mistar)
Karo, MISTAR.ID - Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura), Faisal Simangunsong, membantah telah memberikan izin atas kegiatan offroad Mountain Enduro yang berlangsung di kawasan Gunung Sibayak, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.
"Tidak ada saya mengeluarkan izin atas kegiatan offroad Mountain Enduro yang berlangsung pada Minggu (15/11/2026) lalu," ungkap Faisal.
Sebelumnya, aktivitas motor trail dan penggunaan alat berat di kawasan tersebut menjadi sorotan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Bobby menyatakan tidak ada izin dari pemerintah provinsi untuk kegiatan trail selama kawasan tersebut ditutup.
Faisal mengaku belum dapat memastikan apakah kegiatan offroad tersebut benar-benar melibatkan jajaran penegak hukum di Kabupaten Karo atau hanya menggunakan simbol maupun lambang institusi yang dicantumkan pada sepeda motor cross peserta.
"Jika benar saya memberi izin terkait kegiatan motor cross tersebut, tentunya start-nya bukan dari rute yang kita ketahui saat ini," katanya.
Diketahui, kegiatan offroad tersebut dimulai dari titik Barung Pulu Macan hingga Simpang Tiga Gunung Sibayak.
Terkait langkah yang akan diambil pemerintah terhadap persoalan tersebut, Faisal menyebut pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
"Saat ini saya beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung, menunggu kedatangan Gubernur Sumatera Utara guna mengadakan rapat di kantor Tahura," tegasnya.
Selain persoalan offroad, Faisal juga menjelaskan pembangunan akses jalan yang tengah berlangsung di kawasan tersebut merupakan proyek pengaspalan jalur evakuasi.
Ia membantah adanya proyek lanjutan setelah pekerjaan tersebut selesai. Menurutnya, pembangunan yang berlangsung saat ini hanya satu proyek untuk mendukung jalur evakuasi.
"Hanya satu proyek ini saja pembangunan pengaspalan jalur evakuasi," imbuhnya.
Sebelumnya, polemik aktivitas di kawasan Gunung Sibayak juga mendapat perhatian DPRD Sumatera Utara. Anggota DPRD Sumut mendesak DLHK melakukan penertiban serta memperjelas perizinan aktivitas di kawasan tersebut. (*)

