Thursday, November 19, 2026
SUMUT

Tagihan Material KDMP Ambarita Rp95 Juta Belum Dibayar, Penyedia Keluhkan Ketidakpastian

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 15.00 WIB
tagihan_material_kdmp_ambarita_rp95_juta_belum_dibayar_penyedia_keluhkan_ketidakpastian

Bangunan KDMP Ambarita tampak sudah selesai dibangun. (Foto: Pangihutan/Mistar)

Samosir, MISTAR.ID - Penyedia material bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Ridwan Liberty, mengeluhkan tagihan pengadaan material dan upah pekerja sebesar Rp95 juta yang belum dibayarkan hingga Rabu (18/11/2026).

Padahal, pembangunan fisik gedung KDMP Ambarita disebut telah rampung sejak akhir Agustus 2026. Namun, hampir tiga bulan berlalu, Ridwan mengaku belum menerima pembayaran atas material bangunan yang telah disuplai.

Kepada Mistar, Ridwan mengatakan tagihan tersebut didukung bon, faktur, dan kuitansi pembelian material. Dokumen asli itu, menurutnya, telah diserahkan kepada Babinsa Desa Ambarita, Peltu Sugianto, yang selama ini menjadi penghubung komunikasi terkait pembayaran dengan pihak Komando Distrik Militer (Kodim).

"Mulai Agustus sampai sekarang belum ada yang dibayar Babinsa. Uang saya Rp95 juta itu, berdasarkan bon, faktur, dan kuitansi," ungkap Ridwan.

Ia mengaku telah berulang kali menanyakan kepastian pembayaran kepada Peltu Sugianto melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai waktu penyelesaian tagihan tersebut.

Dalam salah satu pesannya, Ridwan menyampaikan keberatan karena pembayaran telah tertunda selama berbulan-bulan.

"Tapi danaku sudah terlalu lama itu, dari Agustus, sekarang November. Masih dibayar atau tidak, biar aku bisa ambil tindakan. Sudah habis kesabaran seperti ini," demikian isi pesan Ridwan.

Dalam percakapan tersebut, Peltu Sugianto disebut menjelaskan pencairan pembayaran bukan menjadi kewenangannya secara langsung, melainkan harus melalui pihak Kodim, khususnya Perwira Seksi Teritorial (Pasiter).

Sugianto juga menyampaikan adanya pembengkakan biaya atau cost overrun sekitar Rp95 juta dalam pembangunan KDMP Ambarita akibat kenaikan harga material bangunan. Karena itu, Ridwan diminta melengkapi nota pembelian material secara terperinci sebagai persyaratan pengajuan klaim kepada pihak Kodim.

Namun, penjelasan tersebut belum memberikan kepastian bagi Ridwan. Ia juga mempertanyakan proses verifikasi dan validasi (verval) di tingkat kabupaten yang disebut menjadi salah satu kendala pencairan pembayaran.

Ridwan mengaku memperoleh informasi bahwa sejumlah nota belanja pihak lain telah lebih dahulu diproses. Karena belum mendapatkan kepastian, ia menyatakan akan menerbitkan surat penolakan verifikasi apabila haknya tidak segera dibayarkan.

Ia bahkan mengancam akan menyampaikan persoalan tersebut kepada publik melalui siaran langsung di media sosial Facebook. "Akan saya buat Surat Penolakan Verifikasi kalau uang saya belum dibayarkan, dan saya buat live di Facebook," demikian pernyataan Ridwan dalam percakapan tersebut.

Terpisah, Peltu Sugianto yang dikonfirmasi Mistar melalui pesan WhatsApp pada Rabu, mengatakan bahwa pembengkakan biaya tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab yang dapat dimintakan langsung kepadanya. Meski demikian, ia mengaku telah menawarkan solusi berupa penggantian sebagian dari nilai yang dipersoalkan.

"Jadi pembengkakan biaya minta sama aku kan enggak ada lagi. Tapi itu pun sudah saya kasih solusinya, Bang. Sabar, nanti diganti biarpun separuhnya," kata Peltu Sugianto membalas pesan Mistar.

Pernyataan tersebut belum menjelaskan secara rinci dasar perhitungan pembengkakan biaya, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran, maupun kepastian waktu penyelesaian tagihan Ridwan.

Dalam balasan yang sama, Sugianto juga menyampaikan persoalan pembangunan KDMP Maduma yang disebutnya mengalami keterlambatan progres pekerjaan.

Ia menyebut pembangunan KDMP Maduma baru mencapai 67 persen, meskipun dana sebesar Rp840 juta telah masuk kepada pihak pelaksana sekitar tujuh bulan sebelumnya.

"Permasalahan yang di KDMP Maduma, progres baru 67 persen. Ini yang bermasalah. Uang sudah masuk ke dia Rp840.000.000, sudah tujuh bulan belum selesai," tulis Sugianto.

Selain itu, ia menyebut material yang dipesan untuk pembangunan KDMP Maduma belum tersedia. Sugianto juga menyampaikan bahwa batas waktu penyelesaian pada 30 November 2026 berkaitan dengan ancaman pengenaan penalti.

"Bahan yang dipesan dia tidak ada. Tanggal 30 November 2026 kami sudah kena penalti," demikian isi balasan tersebut.

Namun, penjelasan mengenai KDMP Maduma itu belum menjawab secara langsung persoalan tagihan Rp95 juta milik Ridwan Liberty di KDMP Ambarita. (hm25)