Thursday, November 19, 2026
INTERNATIONAL

Kejahatan Siber Lintas Negara Makin Merajalela, Mengapa Pelakunya Sulit Dijerat Hukum Internasional?

Mistar.idKamis, 19 November 2026 pukul 15.52 WIB
kejahatan_siber_lintas_negara_makin_merajalela_mengapa_pelakunya_sulit_dijerat_hukum_internasional

Seorang ahli keamanan digital sedang menganalisis barisan kode berbahaya dan peta jaringan server global pada layar komputer berukuran besar. (foto ilustrasi:nanobanana2/mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (19/11/2026) — Kejahatan siber kini menjadi ancaman global yang semakin sulit dikendalikan. Pelaku dapat beroperasi dari satu negara, menyerang korban di negara lain, menyembunyikan bukti pada server lintas benua, hingga memindahkan uang hasil kejahatan melalui jaringan keuangan internasional.

Kecepatan teknologi digital membuat kejahatan ini berkembang melampaui batas geografis dan yurisdiksi hukum. Sementara pelaku dapat menjalankan aksinya dalam hitungan detik, aparat penegak hukum membutuhkan waktu lebih panjang untuk melacak identitas, mengumpulkan bukti elektronik, hingga menangkap tersangka.

Fenomena tersebut menjadikan kejahatan siber lintas negara atau transnational cybercrime sebagai tantangan serius bagi keamanan digital, perekonomian, dan penegakan hukum internasional.

Lantas, apa itu kejahatan siber, bagaimana modus operasinya, negara mana saja yang menghadapi ancaman ini, dan mengapa pelakunya semakin sulit dijerat hukum?

Apa Itu Kejahatan Siber?

Kejahatan siber (cybercrime) merupakan tindakan melanggar hukum yang menggunakan komputer, jaringan internet, atau teknologi digital sebagai alat maupun sasaran kejahatan.

Bentuknya beragam, mulai dari peretasan sistem, pencurian data pribadi, penipuan daring, penyebaran malware, pemerasan digital, hingga pencucian uang melalui aset kripto.

Pelakunya dapat berupa individu, kelompok kriminal terorganisasi, sindikat internasional, maupun aktor yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan negara.

Kejahatan ini menjadi semakin kompleks ketika melibatkan beberapa yurisdiksi sekaligus. Sebagai contoh, pelaku berada di negara A, korban di Indonesia, server di negara B, sedangkan uang hasil penipuan dialihkan melalui rekening di negara C.

Artinya, satu tindak kejahatan dapat melibatkan beberapa negara dengan sistem hukum dan kewenangan penegakan hukum yang berbeda.

Modus Kejahatan Siber yang Mengancam Masyarakat

Kejahatan siber tidak selalu dilakukan melalui peretasan sistem yang rumit. Banyak pelaku justru memanfaatkan kelengahan dan manipulasi psikologis untuk mengelabui korban.

Salah satu modus yang umum adalah phishing, yakni pencurian informasi pribadi melalui tautan atau pesan palsu yang menyamar sebagai bank, instansi pemerintah, maupun perusahaan digital.

Ada pula ransomware, yaitu serangan menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk mengunci atau mengenkripsi data korban, kemudian meminta uang tebusan.

Modus lainnya meliputi pencurian identitas (identity theft), penipuan investasi daring, manipulasi transaksi bisnis melalui email (business email compromise), hingga serangan DDoS yang melumpuhkan layanan digital.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) juga memperluas modus kejahatan melalui suara dan video palsu (deepfake), manipulasi identitas, serta pemerasan seksual digital (sextortion).

Contoh Kasus Kejahatan Siber Lintas Negara

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian internasional adalah berkembangnya pusat penipuan daring atau online scam centres di Asia Tenggara.

Pusat-pusat tersebut menjalankan berbagai modus, mulai dari penipuan investasi, hubungan romantis, hingga pemerasan digital. Lebih mengkhawatirkan, sebagian operasionalnya berkaitan dengan perdagangan manusia.

INTERPOL pada Juni 2025 melaporkan bahwa korban perdagangan manusia dari 66 negara telah ditemukan terkait pusat penipuan daring. Sebanyak 74 persen korban dalam analisis tersebut dibawa ke pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara.

Kasus ini memperlihatkan bahwa kejahatan siber tidak hanya merugikan masyarakat yang menjadi sasaran penipuan, tetapi juga melibatkan orang-orang yang dipaksa bekerja sebagai operator kejahatan.

Upaya pemberantasan juga dilakukan melalui operasi internasional. Dalam Operation Synergia III, INTERPOL pada Maret 2026 mengumumkan tindakan terhadap lebih dari 45.000 alamat IP dan server berbahaya. Operasi yang melibatkan 72 negara dan wilayah itu menghasilkan 94 penangkapan, sementara 110 orang lainnya masih diselidiki.

Sementara itu, FBI melalui Internet Crime Complaint Center (IC3) mencatat 859.532 pengaduan kejahatan internet sepanjang 2024 dengan total kerugian yang dilaporkan melampaui US$16 miliar. Penipuan investasi, terutama yang melibatkan aset kripto, menjadi salah satu penyumbang kerugian terbesar, yakni lebih dari US$6,5 miliar.

Data tersebut menunjukkan besarnya dampak ekonomi kejahatan siber, meskipun angka pengaduan FBI hanya menggambarkan laporan yang diterima di Amerika Serikat, bukan keseluruhan kejadian global.

Negara Mana yang Paling Sering Mengalami Kejahatan Siber?

Menentukan negara dengan kejahatan siber terbanyak bukan perkara sederhana. Belum ada satu peringkat global yang dapat mengukur seluruh jenis kejahatan siber menggunakan indikator seragam.

Amerika Serikat, misalnya, mencatat jumlah pengaduan dan kerugian kejahatan internet yang besar. Sementara itu, Asia Tenggara menghadapi persoalan serius terkait pusat penipuan daring dan perdagangan manusia.

Di Afrika Barat, penipuan bisnis melalui email dan jaringan penipuan daring juga menjadi perhatian. Adapun laporan INTERPOL mengenai Afrika menyoroti ancaman ransomware serta keterbatasan kapasitas penegakan hukum di sejumlah negara.

Laporan INTERPOL untuk kawasan Asia dan Pasifik 2025/2026 juga menunjukkan tingginya ancaman digital. Lebih dari separuh negara yang disurvei menyatakan kejahatan siber mencakup setidaknya 30 persen dari tindak kejahatan yang tercatat secara nasional.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan siber merupakan ancaman lintas kawasan. Negara yang memiliki banyak laporan korban belum tentu menjadi lokasi asal pelaku atau infrastruktur serangan.

Indonesia pun menghadapi ancaman serupa, mulai dari penipuan investasi, pembajakan akun, pencurian data pribadi, phishing, hingga serangan ransomware terhadap organisasi dan institusi.

Mengapa Pelaku Kejahatan Siber Sulit Dijerat Hukum Internasional?

Salah satu persoalan terbesar dalam pemberantasan kejahatan siber adalah perbedaan yurisdiksi hukum antarnegara.

Ketika pelaku berada di luar wilayah Indonesia, aparat penegak hukum tidak dapat langsung melakukan penangkapan. Diperlukan koordinasi dengan negara tempat tersangka berada melalui mekanisme kerja sama kepolisian, bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA), maupun ekstradisi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan yurisdiksi, identitas pelaku juga sulit dilacak. Penggunaan VPN, proxy, identitas palsu, jaringan anonim, dan server yang telah diretas dapat menyamarkan lokasi maupun jejak digital pelaku.

Bahkan, alamat IP yang ditemukan dalam penyelidikan tidak otomatis menunjukkan identitas orang yang melakukan kejahatan. Alamat tersebut bisa saja berasal dari perangkat perantara atau server milik pihak lain.

Tantangan berikutnya adalah bukti elektronik. Log server, riwayat komunikasi, data transaksi, dan informasi akun dapat dihapus, diubah, atau disimpan di negara lain. Karena itu, penyidik harus memastikan keaslian dan integritas bukti agar dapat digunakan dalam proses peradilan.

Aliran uang hasil kejahatan juga semakin sulit ditelusuri. Pelaku dapat memanfaatkan rekening perantara, perusahaan fiktif, layanan pembayaran digital, hingga aset kripto untuk menyamarkan sumber dana.

Persoalan semakin kompleks ketika kelompok kriminal memiliki kemampuan teknologi tinggi atau diduga berkaitan dengan aktor negara. Kondisi ini menyulitkan aparat dalam membuktikan siapa pihak yang benar-benar berada di balik serangan.

Hukum Internasional dan Upaya Memberantas Kejahatan Siber

Untuk menghadapi ancaman tersebut, dunia telah mengembangkan sejumlah instrumen kerja sama internasional.

Salah satunya adalah Budapest Convention on Cybercrime, konvensi yang diinisiasi Dewan Eropa untuk menyelaraskan hukum pidana terkait kejahatan komputer dan memperkuat kerja sama lintas negara.

Instrumen lainnya adalah United Nations Convention against Cybercrime yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 24 Desember 2024. Konvensi ini bertujuan memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan, penyidikan, dan penuntutan kejahatan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pertukaran bukti elektronik.

Konvensi PBB tersebut dibuka untuk penandatanganan di Hanoi, Vietnam, pada 25 Oktober 2025. Namun, berdasarkan status perjanjian yang tersedia per 18 November 2026, proses ratifikasi masih berlangsung dan konvensi belum berlaku secara internasional.

Di sisi lain, INTERPOL berperan memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi penyelidikan, dan operasi lintas negara. Meski demikian, kewenangan penangkapan tetap berada pada aparat penegak hukum nasional.

Artinya, keberhasilan pemberantasan kejahatan siber sangat bergantung pada kesediaan negara-negara untuk bekerja sama, menyelaraskan aturan, dan mempercepat pertukaran bukti digital.

AI dan Masa Depan Ancaman Kejahatan Siber

Perkembangan kecerdasan buatan menjadi tantangan baru dalam keamanan digital. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk membuat pesan phishing lebih meyakinkan, meniru suara seseorang, menghasilkan video deepfake, hingga mengotomatisasi penipuan dalam skala besar.

Namun, AI bukan satu-satunya ancaman. Lemahnya perlindungan data, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan kemampuan penegak hukum juga membuka peluang bagi sindikat kriminal untuk terus berkembang.

Karena itu, pemberantasan kejahatan siber membutuhkan pendekatan menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas keamanan digital, melindungi infrastruktur penting, dan meningkatkan kerja sama internasional.

Di Indonesia, penguatan peran BSSN, kepolisian, lembaga keuangan, serta implementasi perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman tersebut.

Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan, penawaran investasi tidak masuk akal, permintaan kode OTP, dan penyalahgunaan identitas digital.

Kejahatan Tanpa Batas Membutuhkan Kerja Sama Global

Kejahatan siber lintas negara bukan lagi sekadar persoalan teknologi, melainkan tantangan terhadap keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan kepastian hukum internasional.

Pelaku dapat memanfaatkan perbedaan sistem hukum untuk menghindari penangkapan, sementara korban tersebar di berbagai negara dan bukti digital dapat berpindah dalam hitungan detik.

Lahirnya Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber menjadi langkah penting membangun kerja sama global. Namun, harmonisasi hukum, ratifikasi, penguatan kapasitas penegak hukum, dan perlindungan korban tetap menjadi pekerjaan besar.

Pada akhirnya, ketika kejahatan tidak lagi mengenal batas negara, pemberantasannya juga membutuhkan komitmen yang melampaui batas yurisdiksi nasional. Dunia tidak cukup hanya membangun teknologi yang lebih canggih, tetapi juga membutuhkan sistem hukum dan kerja sama internasional yang mampu bergerak secepat perkembangan kejahatan digital.

(interpol.int/fbi.gov/un.org/Europol.europr.eu/Microsoft/hm27)