Thursday, November 19, 2026
MEDAN

Fraksi PDIP Sumut Soroti Pemangkasan TKD 2027, Minta Pemprov Segera Siapkan Solusi

Mistar.idKamis, 19 November 2026 pukul 15.34 WIB
fraksi_pdip_sumut_soroti_pemangkasan_tkd_2027_minta_pemprov_segera_siapkan_solusi

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba. (Foto: Ari/Mistar)

Medan, MISTAR.ID (19/11/2026) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, mengaku belum mengetahui langkah konkret maupun solusi yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyikapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai langkah yang akan diambil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk memitigasi dampak pemangkasan anggaran tersebut terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun itu menyebutkan, sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Sumut telah menyarankan agar gubernur melakukan lobi kepada pemerintah pusat guna membahas kemungkinan penambahan alokasi TKD.

Selain itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara tersebut mengatakan, Pemprov Sumut juga didorong mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui pinjaman dari pihak ketiga.

"Jika kita hanya pasrah menerima jumlah TKD yang ada, konsekuensi yang tidak terelakkan adalah pengurangan program di berbagai perangkat daerah," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Kamis (19/11/2026).

Meski demikian, Mangapul mengingatkan agar pengurangan anggaran tidak dilakukan secara sembarangan. Program-program yang bersifat mendesak dan berdampak langsung terhadap kepentingan publik harus tetap menjadi prioritas.

"Keterbatasan fiskal tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dan perencanaan anggaran yang cermat sangat diperlukan untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan, bahkan di tengah tekanan fiskal," tegasnya.

Ia berharap Pemprov Sumut segera memaparkan langkah konkret dan strategi pembiayaan yang akan ditempuh. Dengan demikian, DPRD dan pemerintah daerah dapat bekerja sama mencari solusi agar pengurangan TKD tidak mengganggu pembangunan maupun pelayanan publik.