HRW Desak Sudan Serahkan 3 Buronan Kejahatan Perang ke ICC, Ada Nama Omar al-Bashir

HRW Desak Sudan Serahkan 3 Buronan Kejahatan Perang ke ICC, Ada Nama Omar al-Bashir. (foto ilustrasi:gemini/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (19/11/2026) — Dua dekade berlalu, tetapi kasus dugaan kejahatan perang di Darfur, Sudan, belum sepenuhnya menemukan titik terang. Human Rights Watch (HRW) kini mendesak otoritas Sudan segera menyerahkan tiga mantan pejabat tinggi negara kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.
Desakan yang disampaikan pada 18 November 2026 tersebut menyasar mantan Presiden Omar al-Bashir, mantan Menteri Dalam Negeri Ahmed Haroun, dan mantan Menteri Pertahanan Abdelrahim Mohammed Hussein. Ketiganya telah memiliki surat perintah penangkapan ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Darfur.
Perkembangan ini kembali menjadi sorotan setelah Ahmed Haroun dilaporkan ditangkap kembali oleh Angkatan Bersenjata Sudan pada 8 November 2026. Sementara itu, al-Bashir disebut masih berada dalam pengawasan otoritas Sudan, sedangkan keberadaan Hussein belum diketahui secara pasti.
HRW menilai penyerahan ketiganya kepada ICC merupakan langkah penting untuk mengakhiri impunitas dan memastikan para pihak yang diduga bertanggung jawab atas kekejaman terhadap warga sipil menghadapi proses hukum.
Kronologi Kejahatan Perang Sudan: Berawal dari Konflik Darfur 2003
Kasus yang menyeret ketiga mantan pejabat Sudan tersebut berakar pada konflik Darfur yang meningkat sejak 2003. Saat itu, kelompok pemberontak mengangkat senjata melawan pemerintahan Omar al-Bashir.
Pemerintah Sudan kemudian melancarkan operasi militer dengan melibatkan pasukan keamanan dan milisi sekutu yang dikenal sebagai Janjaweed. Dalam operasi tersebut, muncul dugaan pembunuhan, pemerkosaan, pengusiran paksa, penganiayaan, serta penghancuran permukiman warga sipil.
Kekerasan dilaporkan menyasar masyarakat berdasarkan identitas etnis. Situasi tersebut mendorong perhatian internasional dan akhirnya membawa perkara Darfur ke ranah hukum pidana internasional.
Pada 31 Maret 2005, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1593 yang merujuk situasi Darfur kepada ICC. Keputusan ini menjadi dasar yurisdiksi pengadilan internasional untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut.
Selanjutnya, ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Ahmed Haroun pada 27 April 2007. Dua tahun kemudian, tepatnya 4 Maret 2009, surat perintah penangkapan terhadap Omar al-Bashir diterbitkan. Pada 12 Juli 2010, ICC menambahkan tuduhan genosida terhadap mantan presiden tersebut.
Adapun Abdelrahim Mohammed Hussein masuk dalam daftar buronan ICC pada 1 Maret 2012.
Perkembangan politik Sudan turut memengaruhi proses hukum tersebut. Pada April 2019, pemerintahan al-Bashir tumbang setelah gelombang demonstrasi dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Sejumlah mantan pejabat, termasuk al-Bashir dan Hussein, kemudian ditahan otoritas domestik.
Namun, penahanan di dalam negeri tidak otomatis berarti mereka telah memenuhi kewajiban penyerahan kepada ICC.
Situasi semakin rumit ketika perang antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) pecah pada 15 April 2023. Konflik tersebut menyebabkan ketidakstabilan keamanan dan memengaruhi keberadaan sejumlah buronan ICC.
Profil Tiga Mantan Pejabat Sudan yang Diburu ICC
Ketiga tokoh yang menjadi perhatian HRW pernah menempati posisi strategis dalam pemerintahan Omar al-Bashir. Mereka memiliki surat perintah penangkapan berdasarkan dugaan keterlibatan dalam kejahatan internasional di Darfur.
1. Ahmed Haroun, mantan Menteri Dalam Negeri
Ahmed Mohammed Haroun merupakan salah satu pejabat senior pemerintahan al-Bashir. ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya pada 27 April 2007 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tuduhan terhadap Haroun berkaitan dengan dugaan perannya dalam serangan terhadap masyarakat sipil di Darfur, termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemindahan paksa, dan kekerasan lainnya.
Namanya kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan ditangkap oleh Angkatan Bersenjata Sudan pada 8 November 2026. Penahanan tersebut berpotensi membuka jalan bagi pelaksanaan surat perintah ICC, meskipun penyerahan kepada pengadilan internasional belum dikonfirmasi.
2. Omar al-Bashir, mantan Presiden Sudan
Omar Hassan Ahmad al-Bashir memimpin Sudan selama sekitar 30 tahun, sejak 1989 hingga digulingkan pada 2019.
Ia menghadapi dua surat perintah penangkapan ICC, masing-masing pada 2009 dan 2010. Tuduhannya mencakup genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan konflik Darfur.
Kasus al-Bashir menjadi perhatian dunia karena ia merupakan kepala negara yang masih menjabat ketika ICC menerbitkan surat perintah penangkapan.
Setelah digulingkan, al-Bashir ditahan otoritas Sudan. Namun, hingga November 2026, ia belum diserahkan kepada ICC. HRW menyebut mantan presiden tersebut masih berada dalam pengawasan otoritas negara.
3. Abdelrahim Mohammed Hussein, mantan Menteri Pertahanan
Abdelrahim Mohammed Hussein merupakan mantan Menteri Pertahanan Sudan yang juga masuk dalam daftar buronan ICC.
Surat perintah penangkapan terhadapnya diterbitkan pada 1 Maret 2012 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur.
Hussein diduga memiliki keterkaitan dengan struktur pemerintahan dan keamanan Sudan ketika konflik berlangsung. Setelah kejatuhan al-Bashir, ia sempat berada dalam tahanan domestik.
Namun, perkembangan perang sejak 2023 membuat keberadaannya sulit dipastikan. Karena itu, HRW mendesak otoritas Sudan segera mencari, menangkap, dan menyerahkannya kepada ICC.
Mengapa Sudan Wajib Menyerahkan Tersangka kepada ICC?
Salah satu persoalan menarik dalam kasus ini adalah status Sudan yang bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, perjanjian internasional yang menjadi dasar pembentukan ICC.
Meski demikian, Sudan tetap memiliki kewajiban bekerja sama dalam perkara Darfur karena adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1593 tahun 2005.
Resolusi tersebut secara khusus merujuk situasi Darfur kepada ICC dan mewajibkan pemerintah Sudan bekerja sama dengan pengadilan internasional.
Artinya, status Sudan sebagai negara nonanggota Statuta Roma tidak otomatis membebaskannya dari kewajiban tersebut.
Selain itu, ICC tidak memiliki kepolisian sendiri untuk melakukan penangkapan secara mandiri. Pelaksanaan surat perintah penangkapan sangat bergantung pada kerja sama negara yang memiliki kewajiban hukum untuk membantu proses tersebut.
Karena itu, penahanan seseorang oleh otoritas domestik tidak serta-merta menggantikan kewajiban penyerahan kepada ICC.
HRW juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintah Sudan mengenai keberadaan para buronan dan tindak lanjut terhadap surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan.
Keadilan Internasional: Belajar dari Kasus Ali Kushayb
Perkara Darfur sebenarnya telah menghasilkan perkembangan hukum penting melalui kasus Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, yang dikenal sebagai Ali Kushayb.
Mantan pemimpin milisi Janjaweed tersebut menyerahkan diri kepada ICC pada Juni 2020. Setelah melalui proses persidangan, pada 6 Oktober 2025 ia dinyatakan bersalah atas 27 dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pada 9 Desember 2025, ICC menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepadanya.
Putusan tersebut memperlihatkan bahwa proses peradilan internasional tetap dapat berjalan meskipun dugaan kejahatan terjadi bertahun-tahun sebelumnya.
Namun, perkara Kushayb berbeda dengan kasus Haroun, al-Bashir, dan Hussein. Ketiga mantan pejabat tersebut belum menjalani persidangan di ICC sehingga tuduhan terhadap mereka tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Di sisi lain, perhatian internasional terhadap Sudan tidak hanya berkaitan dengan konflik Darfur pada 2003. Perang SAF dan RSF sejak 2023 juga memunculkan berbagai laporan dugaan pembunuhan warga sipil, kekerasan seksual, pengusiran paksa, dan pelanggaran hukum humaniter internasional.
Dugaan kejahatan dalam konflik saat ini harus diselidiki secara terpisah berdasarkan bukti dan yurisdiksi yang berlaku.
Hak Korban dan Masa Depan Penegakan Hukum di Sudan
Bagi masyarakat Darfur, persoalan ini bukan sekadar perselisihan hukum antara pemerintah Sudan dan ICC. Di balik perkara tersebut terdapat korban yang kehilangan keluarga, tempat tinggal, sumber penghidupan, dan rasa aman akibat konflik berkepanjangan.
Penegakan hukum internasional memiliki arti penting untuk memastikan penderitaan mereka mendapat pengakuan dan para pelaku yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Desakan HRW juga menyoroti bahwa pertanggungjawaban pidana harus berlaku tanpa memandang jabatan, pengaruh politik, maupun posisi militer seseorang.
Ke depan, terdapat sejumlah tantangan yang menentukan perkembangan perkara ini, mulai dari kesediaan otoritas Sudan melaksanakan penangkapan, ketidakjelasan keberadaan para tersangka, hingga ketergantungan ICC terhadap kerja sama internasional.
Jika penyerahan berhasil dilakukan, proses hukum terhadap ketiga mantan pejabat tersebut dapat memasuki tahapan berikutnya. Sebaliknya, jika kewajiban tersebut terus diabaikan, persoalan ketidakpatuhan Sudan berpotensi kembali menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB.
Pada akhirnya, penyerahan para tersangka bukanlah akhir dari perjuangan keadilan. Proses pembuktian, persidangan yang adil, perlindungan saksi, dan pemenuhan hak korban tetap menjadi bagian penting.
Dua dekade setelah konflik Darfur, pertanyaan terbesar masih sama: mampukah hukum internasional memastikan bahwa kekuasaan tidak menjadi perlindungan bagi mereka yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan terhadap warga sipil?
(hrw.org/icc-cpi.int/AssociatedPress/SudanTimes/hm27)

