Putusan ICJ Kasus Genosida Rohingya: Myanmar di Ujung Tuntutan Keadilan, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Ratusan pengungsi Rohingya yang tiba di pesisir pantai Aceh tampak duduk berdesakan dengan raut wajah kelelahan sambil menatap kosong ke arah laut lepas. (foto ilustrasi:gemini/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (19/11/2026) — Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dijadwalkan membacakan putusan perkara Gambia melawan Myanmar pada 19 November 2026. Kasus dugaan genosida terhadap etnis Rohingya ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum internasional sekaligus penentu arah perjuangan keadilan bagi jutaan pengungsi yang terusir dari tanah kelahirannya.
Perkara yang diajukan Gambia pada November 2019 tersebut menyoroti dugaan pelanggaran Myanmar terhadap Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948. Tuduhan itu berkaitan dengan operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017 yang memicu pembunuhan, kekerasan seksual, pembakaran permukiman, dan pengungsian massal masyarakat Rohingya.
Lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah operasi tersebut. Hingga kini, banyak di antara mereka masih hidup di kamp pengungsian dengan keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kepastian masa depan.
Putusan ICJ kali ini bukan sekadar menentukan tanggung jawab hukum Myanmar. Hasilnya juga berpotensi menjadi preseden penting dalam penanganan dugaan genosida, perlindungan kelompok minoritas, serta efektivitas sistem peradilan internasional.
Perjalanan Kasus Rohingya ke Mahkamah Internasional
Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas di Myanmar yang selama bertahun-tahun menghadapi diskriminasi, pembatasan kebebasan bergerak, dan persoalan kewarganegaraan.
Situasi memburuk pada Agustus 2017 ketika operasi militer Myanmar di Rakhine memicu eksodus besar-besaran. Berbagai laporan internasional mendokumentasikan dugaan pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran desa, dan pengusiran paksa.
Dua tahun kemudian, Gambia membawa Myanmar ke ICJ dengan tuduhan melanggar Konvensi Genosida. Gambia bertindak dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), meskipun tidak memiliki hubungan geografis langsung dengan konflik tersebut.
Langkah ini memiliki dasar hukum penting. Negara peserta Konvensi Genosida dapat menuntut kepatuhan terhadap kewajiban dalam konvensi karena pencegahan dan penghukuman genosida merupakan kepentingan bersama.
Pada 23 Januari 2020, ICJ mengeluarkan tindakan sementara yang memerintahkan Myanmar mengambil langkah untuk mencegah tindakan genosida, menjaga bukti, serta melaporkan pelaksanaannya kepada pengadilan.
Selanjutnya, pada Juli 2022, ICJ menolak keberatan awal Myanmar dan menyatakan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara tersebut.
Proses berlanjut hingga persidangan pokok perkara pada Januari 2026. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan, pengadilan dijadwalkan membacakan putusan pada 19 November 2026.
Mengapa Kasus Rohingya Penting dalam Sejarah Hukum Genosida?
Salah satu persoalan utama dalam perkara ini adalah pembuktian unsur genosida.
Berdasarkan Konvensi Genosida 1948, genosida merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.
Tindakan tersebut mencakup pembunuhan anggota kelompok, menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan yang dapat menyebabkan kehancuran fisik kelompok, mencegah kelahiran, serta memindahkan anak-anak secara paksa.
Namun, banyaknya korban atau luasnya kekerasan tidak otomatis membuktikan genosida. Pengadilan harus menemukan unsur niat khusus (dolus specialis), yakni maksud untuk menghancurkan kelompok tertentu sebagai kelompok.
Dalam perkara ini, Gambia menyoroti pola kekerasan, penghancuran permukiman, kekerasan seksual, dan tindakan aparat Myanmar terhadap Rohingya sebagai bagian dari pembuktian dugaan tersebut.
Sementara itu, Myanmar membantah tuduhan genosida dan menyatakan operasi militer 2017 merupakan respons terhadap serangan kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Penilaian atas bukti, pola tindakan, pernyataan pejabat, dan konteks operasi menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan hakim.
Perkara ini juga menarik perhatian internasional. Sebanyak 11 negara mengajukan intervensi untuk menyampaikan pandangan mengenai penafsiran Konvensi Genosida.
Jika menghasilkan penafsiran penting mengenai pembuktian niat genosida dan kewajiban negara, putusan tersebut berpotensi menjadi rujukan bagi perkara serupa di masa depan.
Bisakah Myanmar Dimintai Pertanggungjawaban?
ICJ memiliki kewenangan mengadili sengketa antarnegara, bukan menjatuhkan hukuman pidana kepada individu.
Karena itu, perkara Gambia melawan Myanmar berfokus pada pertanggungjawaban Myanmar sebagai negara atas dugaan pelanggaran kewajiban internasional.
Jika dinyatakan bertanggung jawab, Myanmar dapat diwajibkan menghentikan pelanggaran, memberikan jaminan agar tindakan serupa tidak terulang, serta memenuhi kewajiban reparasi sesuai putusan pengadilan.
Konsekuensi tersebut dapat mencakup pemulihan kerugian korban melalui kompensasi, restitusi, atau bentuk pemulihan lain yang relevan.
Hal penting lainnya adalah membedakan ICJ dengan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).
ICJ mengadili tanggung jawab negara, sedangkan ICC mengadili pertanggungjawaban pidana individu. Dengan demikian, putusan ICJ tidak otomatis menjebloskan pejabat militer atau pemerintah Myanmar ke penjara.
Meski demikian, proses hukum terhadap individu tetap dapat berjalan melalui mekanisme peradilan yang berwenang. Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM), misalnya, mengumpulkan dan menganalisis bukti kejahatan internasional serius untuk mendukung proses pertanggungjawaban.
Tantangan berikutnya adalah pelaksanaan putusan. Berdasarkan Pasal 94 Piagam PBB, negara anggota berkewajiban mematuhi putusan ICJ dalam perkara yang melibatkan mereka.
Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, persoalannya dapat dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Namun, dinamika politik dan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan dapat menjadi hambatan dalam penegakan keputusan.
Akankah Putusan ICJ Membawa Keadilan bagi Jutaan Rohingya?
Bagi masyarakat Rohingya, keadilan tidak cukup hanya berupa pengakuan hukum. Mereka membutuhkan perlindungan, kepastian kewarganegaraan, akses pendidikan, kebebasan bergerak, serta kesempatan kembali ke kehidupan yang layak.
Saat ini, sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya berada di Bangladesh, terutama di kawasan Cox's Bazar. Banyak di antara mereka telah menghabiskan bertahun-tahun hidup di kamp pengungsian dalam kondisi serba terbatas.
Putusan ICJ berpotensi memperkuat pengakuan atas penderitaan mereka dan memberikan dasar hukum bagi tuntutan pemulihan. Namun, keputusan tersebut tidak otomatis mengakhiri pengungsian atau menjamin kepulangan ke Myanmar.
Kepulangan harus memenuhi prinsip aman, sukarela, dan bermartabat. Artinya, diperlukan jaminan keamanan, perlindungan dari diskriminasi, kepastian status hukum, serta akses terhadap hak-hak dasar.
Tanpa perubahan nyata di Myanmar, pemulangan pengungsi justru berisiko menempatkan mereka kembali dalam situasi berbahaya.
Karena itu, keberhasilan perkara ini tidak seharusnya hanya diukur dari pengakuan adanya pelanggaran hukum, tetapi juga dari perubahan nyata terhadap kehidupan para korban.
Dampak Putusan bagi Dunia dan Masa Depan Hukum Internasional
Perkara Rohingya menjadi ujian bagi kemampuan masyarakat internasional menegakkan larangan genosida.
Konvensi Genosida tidak hanya melarang tindakan genosida, tetapi juga mewajibkan negara mencegah dan menghukum kejahatan tersebut.
Kewajiban pencegahan mengharuskan negara mengambil langkah yang wajar dan tersedia ketika mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya risiko serius genosida, sesuai kapasitas dan pengaruh yang dimilikinya.
Dengan demikian, tanggung jawab internasional tidak hanya berkaitan dengan negara yang diduga melakukan kejahatan, tetapi juga kewajiban negara lain untuk bertindak sesuai hukum.
Putusan Rohingya juga dapat memperkuat standar pembuktian genosida, terutama dalam menilai hubungan antara pola kekerasan, pernyataan pejabat, dan niat khusus untuk menghancurkan suatu kelompok.
Perkembangan ini penting bagi perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Konvensi Genosida, meskipun setiap kasus tetap harus dinilai berdasarkan fakta dan bukti masing-masing.
Namun, persoalan mendasar tetap sama: seberapa efektif hukum internasional jika negara yang dinyatakan melanggar kewajiban dapat mengabaikan pelaksanaan putusan?
Pertanyaan tersebut akan menentukan kredibilitas ICJ dan sistem hukum internasional secara lebih luas.
Apa Implikasi Putusan ICJ bagi Indonesia dan ASEAN?
Bagi Indonesia, perkara Rohingya memiliki dampak langsung karena negara ini menjadi salah satu tujuan pengungsi yang melarikan diri melalui Laut Andaman dan Selat Malaka.
Aceh menjadi salah satu wilayah yang berulang kali menerima kedatangan pengungsi Rohingya melalui jalur laut. Situasi ini menempatkan Indonesia pada tantangan kemanusiaan sekaligus persoalan pengelolaan pengungsi lintas batas.
Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967. Namun, penanganan pengungsi tetap memiliki dasar hukum nasional, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Prinsip non-refoulement juga menjadi aspek penting dalam perlindungan pengungsi, yakni larangan mengembalikan seseorang ke wilayah ketika terdapat risiko penganiayaan atau ancaman serius terhadap keselamatannya.
Dalam konteks regional, putusan ICJ dapat memperkuat urgensi diplomasi Indonesia melalui ASEAN.
Selama ini, prinsip nonintervensi menjadi salah satu karakter hubungan antarnegara di kawasan. Namun, krisis Rohingya menunjukkan bahwa persoalan domestik dapat berkembang menjadi krisis kemanusiaan lintas batas.
Indonesia memiliki peluang mendorong kerja sama regional yang lebih konkret, mulai dari penyelamatan pengungsi di laut, penguatan perlindungan kemanusiaan, pembagian tanggung jawab antarnegara, hingga diplomasi untuk menciptakan kondisi kepulangan yang aman dan bermartabat.
Perlindungan pengungsi tidak harus menunggu seluruh persoalan politik Myanmar selesai. Keselamatan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar mereka tetap harus menjadi prioritas.
Putusan ICJ Bukan Akhir Perjuangan Rohingya
Putusan ICJ dalam perkara Gambia melawan Myanmar merupakan momentum penting bagi penegakan hukum internasional dan perjuangan masyarakat Rohingya.
Perkara ini memperlihatkan bahwa kewajiban mencegah genosida merupakan kepentingan bersama negara-negara peserta konvensi, bukan semata-mata urusan negara tempat kejahatan diduga terjadi.
Bagi Myanmar, putusan tersebut menjadi ujian kepatuhan terhadap hukum internasional. Bagi masyarakat dunia, ini merupakan ujian keberanian dalam menegakkan prinsip kemanusiaan. Sementara bagi Indonesia dan ASEAN, momentum ini menjadi alasan untuk memperkuat perlindungan pengungsi dan diplomasi regional.
Namun, bagi jutaan Rohingya, harapan terbesar bukan sekadar kemenangan di ruang sidang. Mereka ingin memperoleh kembali hak-haknya, hidup tanpa diskriminasi, dan memiliki masa depan yang aman.
Sebab, putusan pengadilan dapat mengukir sejarah hukum, tetapi tindakan nyata yang menentukan apakah keadilan benar-benar sampai kepada para korban.
(ICJ/iimm.un.org/hrw.org/UNHCR.org/hm27)

