Thursday, November 19, 2026
HUKUM & PERISTIWA

Demo di DPRD Pematangsiantar, GMM-UR Soroti Mandeknya Kasus Pengadaan Komputer Dinkes Rp1,4 Miliar

Mistar.idKamis, 19 November 2026 pukul 14.17 WIB
demo_di_dprd_pematangsiantar_gmmur_soroti_mandeknya_kasus_pengadaan_komputer_dinkes_rp14_miliar_

Puluhan mahasiswa demo di depan Gedung DPRD Siantar. (Foto: Abdi/Mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (19/11/2026) - Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Merdeka Untuk Rakyat (GMM-UR) mendatangi Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Kamis (19/11/2026). Dalam aksi damai itu mereka mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan komputer, laptop, dan tablet di Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2025 senilai Rp1,4 miliar. Massa meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD memeriksa dugaan keterlibatan oknum di lingkungan legislatif.

Pimpinan Aksi GMM-UR, Gideon Surbakti, menilai realisasi pengadaan perangkat teknologi itu tidak sebanding antara pagu anggaran dengan jumlah maupun spesifikasi barang di lapangan. Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar juga dikritiknya karena perkara masih tertahan di tahap penyidikan.

"Selain proses hukum yang terkesan berlarut-larut, kami juga mencium adanya indikasi pihak-pihak lain yang ikut bermain. Ada dugaan oknum jaksa berinisial AJH yang bermain belakang agar penanganan perkara ini tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujar Gideon saat berorasi di depan gedung dewan.

Gideon turut menyinggung nama HDS, yang disebut sebagai istri anggota DPRD Pematangsiantar dari Fraksi Partai Demokrat, Metro Hutagaol, dan bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). HDS diklaim terseret karena diduga melakukan transfer pembayaran kepada pengusaha toko melalui rekening CV Putra Bintang Perdana.

Dalam pernyataan sikapnya, GMM-UR menuntut Kajari Pematangsiantar mengevaluasi tim penyidik agar bekerja objektif, transparan, dan profesional; mengusut dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum jaksa berinisial AJH dan menjatuhkan sanksi tegas bila terbukti mencari keuntungan pribadi; serta mendesak BK DPRD memeriksa dugaan keterlibatan anggota dewan dalam proyek tersebut.

Gideon menegaskan fungsi wakil rakyat adalah memperjuangkan kepentingan publik, bukan memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Bila BK DPRD tidak berani menindak dugaan pelanggaran etik di internal dewan, GMM-UR akan meminta jajaran BK mundur.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Patar L. Panjaitan, menemui massa dan menyatakan setiap rupiah uang negara harus dikawal penggunaannya agar tepat sasaran. Ia mengapresiasi langkah kritis mahasiswa dan berjanji membawa persoalan ini ke meja pimpinan DPRD usai rapat paripurna, termasuk meneruskannya ke Badan Kehormatan bila ditemukan indikasi pelanggaran etik. Komisi I, katanya, punya tanggung jawab moral mengawal isu tersebut karena Dinas Kesehatan adalah mitra kerjanya.

"Uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat, tidak boleh ada yang bermain-main dengan anggaran negara. Aspirasi ini akan saya sampaikan ke pimpinan dan BK DPRD," kata Patar.

Patar mendorong polemik ini dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bahkan hingga tingkat provinsi bila perlu, agar forum itu tidak sekadar seremonial. Ia juga mengingatkan seluruh tudingan tetap harus diuji melalui mekanisme pemeriksaan resmi, dan DPRD akan mendukung penuh penindakan hukum bila ada oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang. (hm02)