Skenario UMK Pematangsiantar 2027 Diuji, Akademisi Bidik Alfa Batas Atas dan Cegah Akal-akalan Upah

Ilustrasi, skenario UMK Pematangsiantar 2027. (Foto ilustrasi: Maris/AI/MISTAR.ID)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (19/11/2026) - Pembahasan upah minimum di Kota Pematangsiantar masuk tahap akhir. UMK 2027 mesti ditetapkan 25 November, sementara UMP Sumatera Utara yang jadi acuan belum juga terbit. Sepanjang 2026, upah di kota ini masih mengacu pada UMP Sumut sebesar Rp3.228.971, karena Pematangsiantar termasuk 11 kabupaten/kota di provinsi itu yang belum punya Dewan Pengupahan sendiri.
Jadwal regulasi menetapkan UMP 2027 paling lambat diumumkan 21 November 2026 dan UMK dua hari setelahnya. Hingga pertengahan November, UMP 2027 belum ditetapkan.
Akademisi Universitas Simalungun, Dr Toga Sehat Sihite, tidak menunggu petunjuk teknis (juknis) baru terbit. Ia menyiapkan skenario perhitungan sejak awal memakai data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini, dalam tiga versi bawah, tengah, dan atas.
"Kami tidak menunggu juknis baru untuk mulai bekerja. Langkah antisipasi yang disiapkan adalah menyiapkan skenario perhitungan sejak awal menggunakan formula yang sudah berlaku, yaitu kenaikan sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa, dengan rentang alfa 0,5 sampai 0,9," ujarnya kepada Mistar.id, Kamis (19/11/2026).
Rekomendasi tetap disusun di atas aturan terakhir yang sah berlaku, dengan asumsi yang dicatat resmi. Tujuannya agar tidak ada kekosongan rekomendasi saat tenggat tiba. Keterlambatan juknis, kata Toga, tidak bisa dijadikan alasan menunda penetapan.
Tuntutan buruh agar kenaikan menembus dua digit juga muncul dalam pembahasan ini. Toga menilai aspirasi pekerja patut dihormati, termasuk desakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut yang meminta kenaikan UMP 2027 sebesar 8 sampai 10 persen, dari Rp3.228.971 menjadi kisaran Rp3.551.868.
Ia lantas mengingatkan batas kewenangan. Dewan Pengupahan hanya menyampaikan rekomendasi kepada kepala daerah. Keputusan final ada di tangan gubernur dan terikat formula resmi.
"Jika formula resmi menetapkan batas kenaikan di bawah 10 persen, Dewan tidak bisa memaksakan angka di luar formula tanpa dasar hukum, karena rekomendasi yang melanggar formula berisiko dibatalkan," tegasnya.
Ruang negosiasi yang sah di forum tripartit pekerja, pengusaha, dan pemerintah ada pada penentuan variabel alfa. Dengan rentang 0,5 sampai 0,9, Toga mendorong alfa diperjuangkan mendekati batas atas. Ia menyandarkan alasan pada inflasi kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Pematangsiantar, yang pada 2026 tercatat Rp4.277.766.
Sebelum sidang pleno, ia dan timnya memetakan sejumlah indikator daerah sebagai bahan pertimbangan, kendati prosedur formal masih menunggu pengesahan UMP. Yang dicermati antara lain inflasi daerah pada kelompok makanan, minuman, perumahan, transportasi, dan pendidikan, kelompok yang paling langsung menyentuh pengeluaran pekerja.
Kinerja sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta UMKM juga dilihat untuk mengukur daya serap dunia usaha agar tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Perbandingan dengan KHL dan simulasi kenaikan 7,5 persen, 8,5 persen, dan 10 persen juga disiapkan untuk membaca dampaknya bagi rumah tangga pekerja sekaligus beban biaya usaha.
Bagi Toga, angka yang ditetapkan tidak berarti tanpa pengawasan setelah aturan berlaku pada 1 Januari 2027. Keluhan pekerja soal upah yang "hanya numpang lewat" ia sebut sebagai hal yang tidak boleh terulang.
Untuk kepatuhan di lapangan, ia merekomendasikan perusahaan membuka struktur dan skala upahnya. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun juga harus dipastikan tidak dibayar di bawah UMK. Pengawas ketenagakerjaan provinsi bersama dinas terkait di daerah perlu memeriksa secara berkala, tanpa menunggu aduan masuk.
Jalur pelaporan yang aman harus tersedia supaya pekerja berani melapor, lengkap dengan tindak lanjut dan umpan balik yang jelas. Di internal perusahaan, LKS Bipartit perlu diaktifkan agar isu upah, lembur, dan tunjangan dibahas terbuka.
"Kenaikan UMK tidak boleh diakali dengan memotong tunjangan tetap, mengubah status pekerja, atau menunda pembayaran. Jika ada indikasi demikian, itu menjadi prioritas pemeriksaan," kata Toga.
Ia berharap dialog serikat pekerja dan pelaku usaha terus berjalan di forum resmi. (hm02)

