Tuesday, November 17, 2026
NASIONAL

UMP 2027 Segera Ditetapkan, Ini Daftar Upah 2026 dan Aturan Baru Pemerintah

Mistar.idSelasa, 17 November 2026 pukul 19.45 WIB
ump_2027_segera_ditetapkan_ini_daftar_upah_2026_dan_aturan_baru_pemerintah

Menteri Ketenagakerjaan memberikan keterangan pers terkait aturan baru penetapan upah minimum didampingi data statistik pengupahan. (foto ilustrasi:gemini/mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (17/11/2026) — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 memasuki tahap krusial. Pemerintah menyiapkan aturan baru pengupahan, sementara gubernur diminta memastikan penetapan upah minimum rampung paling lambat 21 November 2026. Lantas, bagaimana formula kenaikan upah tahun depan dan berapa besaran UMP 2026 di 38 provinsi Indonesia?

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, penetapan upah minimum 2027 akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Regulasi tersebut menjadi landasan baru dalam menentukan upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta gubernur dan kepala daerah memperkuat koordinasi dengan pengusaha serta serikat pekerja agar penetapan UMP 2027 berjalan sesuai jadwal dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.

Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia

Sebelum menantikan pengumuman UMP 2027, besaran upah minimum 2026 menjadi acuan untuk melihat kondisi pengupahan di berbagai daerah.

Berdasarkan data Bloomberg Technoz, DKI Jakarta mencatat UMP tertinggi sebesar Rp5.729.876. Sebaliknya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMP terendah, yakni Rp2.317.601.

Di Pulau Sumatera, UMP Aceh sebesar Rp3.932.552, Sumatera Utara Rp3.228.971, Sumatera Barat Rp3.182.955, Riau Rp3.780.496, Jambi Rp3.471.497, Sumatera Selatan Rp3.942.963, Bengkulu Rp2.827.250, Lampung Rp3.047.734, Kepulauan Bangka Belitung Rp4.035.000, dan Kepulauan Riau Rp3.879.520.

Di Pulau Jawa, UMP DKI Jakarta mencapai Rp5.729.876, Banten Rp3.100.881, Jawa Barat Rp2.317.601, Jawa Tengah Rp2.327.386, DI Yogyakarta Rp2.417.495, dan Jawa Timur Rp2.446.881.

Sementara itu, di Kalimantan, UMP Kalimantan Barat sebesar Rp3.054.552, Kalimantan Tengah Rp3.686.138, Kalimantan Selatan Rp3.725.000, Kalimantan Timur Rp3.762.431, dan Kalimantan Utara Rp3.775.243.

Untuk wilayah Sulawesi, UMP Sulawesi Utara tercatat Rp4.002.630, Sulawesi Tengah Rp3.179.565, Sulawesi Selatan Rp3.921.088, Sulawesi Tenggara Rp3.306.496, Gorontalo Rp3.405.144, dan Sulawesi Barat Rp3.315.934.

Di Bali dan Nusa Tenggara, UMP Bali sebesar Rp3.207.459, Nusa Tenggara Barat Rp2.673.861, serta Nusa Tenggara Timur Rp2.455.898.

Adapun di Maluku dan Papua, UMP Maluku sebesar Rp3.334.490, Maluku Utara Rp3.552.840, Papua Rp4.436.283, Papua Barat Rp3.841.000, Papua Selatan Rp4.508.100, Papua Tengah Rp4.285.848, Papua Pegunungan Rp4.508.714, dan Papua Barat Daya Rp3.766.000.

Perbedaan UMP tersebut memperlihatkan kesenjangan nominal upah antardaerah. Namun, tingginya upah minimum tidak otomatis mencerminkan daya beli yang lebih baik karena biaya hidup, perumahan, transportasi, dan kebutuhan pokok juga berbeda.

Menaker: Kenaikan UMP 2027 Mengacu pada UU Baru

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum 2027 menggunakan landasan hukum baru, yakni UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam ketentuan Pasal 137 hingga Pasal 139, pemerintah mengatur mekanisme penetapan UMP, UMK, serta upah minimum sektoral.

Penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Formula pengupahan juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Hal menarik terdapat dalam ketentuan Pasal 139 ayat (4), yang mengatur penggunaan nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.

Dengan demikian, kebutuhan hidup layak memperoleh posisi penting dalam penentuan upah minimum.

Kemnaker juga menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.

Komponen KHL mencakup kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Estimasi di tingkat kabupaten/kota turut mempertimbangkan karakteristik daerah melalui pendekatan klasterisasi.

Artinya, penentuan upah minimum tidak hanya melihat angka inflasi nasional, tetapi juga memperhatikan perbedaan kebutuhan hidup pekerja di setiap wilayah.

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan UMP 2027

Menjelang batas waktu penetapan UMP 2027, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta gubernur dan kepala daerah aktif mengawal proses pengupahan.

Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan upah minimum dan perlindungan sosial pada 16 November 2026.

Tito mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi antara dinas tenaga kerja, Dewan Pengupahan, serikat pekerja, Kadin, dan Apindo.

Koordinasi tersebut diperlukan agar keputusan mengenai upah minimum mempertimbangkan kesejahteraan buruh sekaligus kemampuan dunia usaha.

Kemendagri juga akan melakukan koordinasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah untuk memastikan proses penetapan berjalan sesuai ketentuan.

Adapun jadwal penetapan upah minimum 2027 meliputi UMP paling lambat 21 November, UMK 25 November, UMSP 26 November, dan UMSK 30 November 2026.

Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam mengawal penyelesaian penetapan upah minimum kabupaten/kota apabila terdapat kendala di tingkat daerah.

UMP 2027: Daya Beli Pekerja dan Kemampuan Pengusaha Jadi Sorotan

Penetapan UMP 2027 bukan sekadar menentukan persentase kenaikan gaji. Kebijakan ini menyangkut keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, kemampuan perusahaan, dan kondisi ekonomi daerah.

Bagi pekerja, kenaikan upah perlu mampu mengimbangi inflasi agar daya beli tidak tergerus. Kenaikan nominal gaji yang lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan harga kebutuhan pokok berpotensi membuat pendapatan riil justru menurun.

Di sisi lain, perusahaan menghadapi tantangan dalam menjaga biaya operasional dan produktivitas. Terutama bagi industri padat karya, penyesuaian upah perlu mempertimbangkan kemampuan usaha agar tidak menambah tekanan terhadap keberlangsungan lapangan pekerjaan.

Karena itu, transparansi data pertumbuhan ekonomi, inflasi, KHL, dan kondisi ketenagakerjaan menjadi penting dalam proses penetapan.

Perlu dipahami pula bahwa UMP bukan batas atas penghasilan seluruh pekerja. Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih perlu mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan.

Selain UMP, terdapat UMK, UMSP, dan UMSK yang memiliki cakupan penerapan berbeda sesuai ketentuan.

Menanti Besaran UMP 2027 di Seluruh Indonesia

Dengan regulasi baru dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, penetapan UMP 2027 menjadi momentum penting bagi kebijakan ketenagakerjaan Indonesia.

Pemerintah dituntut memastikan formula pengupahan berjalan transparan, mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, serta tetap memperhatikan kondisi dunia usaha.

Publik kini menantikan besaran upah minimum di 38 provinsi yang akan ditetapkan menjelang batas waktu 21 November 2026.

Pertanyaan utamanya bukan hanya berapa persen UMP 2027 naik, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan daya beli pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dan lapangan pekerjaan.

(BloombergTechnoz/Antara/Kemnaker/UUno27th2027/hm27)