Thursday, November 19, 2026
NASIONAL

UU Perampasan Aset: DPR Sahkan Regulasi Baru untuk Memiskinkan Koruptor di Indonesia

Mistar.idKamis, 19 November 2026 pukul 15.37 WIB
uu_perampasan_aset_dpr_sahkan_regulasi_baru_untuk_memiskinkan_koruptor_di_indonesia

Suasana Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, saat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. (foto ilustrasi:gemini/mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (19/11/2026) — Setelah tertunda selama hampir 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disetujui DPR RI menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini membuka jalan bagi negara untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk melalui mekanisme tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.

Pengesahan ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Namun, di balik harapan mempersempit ruang gerak koruptor, muncul pula kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan, pembuktian, dan perlindungan hak milik masyarakat.

Lantas, apa sebenarnya UU Perampasan Aset, bagaimana proses pengesahannya, serta siapa yang mendukung dan mengkritisi regulasi tersebut?

Perjalanan 18 Tahun RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset merupakan regulasi yang mengatur mekanisme pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui proses hukum. Tujuannya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan keuntungan hasil kejahatan tidak terus dinikmati atau disembunyikan.

Gagasan pembentukan regulasi ini telah berkembang sejak 2008. Pemerintah kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada DPR pada Mei 2023. Namun, pembahasannya tidak tuntas hingga berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019–2024.

Pada periode berikutnya, RUU kembali masuk dalam agenda legislasi DPR dan dibahas bersama pemerintah. Setelah melalui pembahasan panjang, Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati rancangan tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna pada 18 November 2026.

Pengesahan akhirnya dilakukan sehari kemudian, 19 November 2026.

Regulasi ini dibutuhkan untuk memperkuat pemulihan aset hasil korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya, terutama ketika pelaku menyembunyikan kekayaan melalui rekening, perusahaan, properti, maupun atas nama pihak lain.

Rapat Paripurna DPR: 397 DIM Dibahas, 74 Pasal Disepakati

Pengesahan RUU Perampasan Aset berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.

Panja telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Pembahasan tersebut menghasilkan perubahan jumlah pasal dari semula 67 menjadi 74 pasal.

Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani meminta persetujuan anggota DPR untuk mengesahkan RUU tersebut. Forum kemudian menyatakan setuju, sebelum pimpinan DPR mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan.

Rapat dilaporkan dihadiri 361 anggota dari total 573 anggota DPR. Pemerintah turut hadir melalui sejumlah perwakilan, termasuk Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Apa Saja Isi Penting UU Perampasan Aset?

Salah satu substansi paling penting dalam regulasi ini adalah mekanisme non-conviction-based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset melalui proses pengadilan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pemidanaan terhadap pemilik aset.

Mekanisme ini memungkinkan negara mengupayakan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kondisi tertentu, misalnya ketika pelaku meninggal dunia atau tidak dapat diproses secara pidana karena alasan yang diatur undang-undang.

Namun, NCB bukan berarti negara bebas mengambil harta seseorang hanya berdasarkan kecurigaan. Hubungan aset dengan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan pengadilan.

Selain itu, regulasi ini mencakup sejumlah tindak pidana, termasuk korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang memenuhi cakupan undang-undang.

UU Perampasan Aset juga mengatur pengelolaan aset rampasan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pemanfaatan dan penjualan.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara sah dan beritikad baik juga menjadi aspek penting agar perampasan tidak merugikan pemilik yang tidak terkait dengan tindak pidana.

Pro dan Kontra UU Perampasan Aset: Siapa Mendukung dan Mengkritisi?

Pengesahan RUU Perampasan Aset mendapat dukungan dari DPR dan pemerintah. Seluruh fraksi di Komisi III menyetujui rancangan tersebut dibawa ke rapat paripurna, sementara forum paripurna juga memberikan persetujuan.

Dukungan tersebut didasarkan pada kebutuhan memperkuat pemberantasan korupsi, mengejar kekayaan hasil kejahatan, dan memulihkan kerugian negara maupun korban.

Namun, dukungan terhadap tujuan pemberantasan korupsi tidak berarti seluruh substansi regulasi bebas dari kritik.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), serta Auriga Nusantara, menyoroti proses pembahasan dan substansi RUU.

Salah satu keberatan utama adalah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana.

Kelompok masyarakat sipil menilai mekanisme tersebut harus disertai standar pembuktian yang jelas, pengawasan pengadilan, transparansi, dan kesempatan bagi pemilik aset untuk mengajukan keberatan.

Persoalan lain adalah pembuktian terbalik. Jika tidak dirumuskan secara hati-hati, mekanisme pembuktian dapat membebani pemilik aset secara tidak proporsional.

Mereka juga menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen pembahasan agar publik dapat mengawasi perubahan pasal dan memahami konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

Dengan demikian, perdebatan utama bukan semata-mata soal setuju atau menolak pemberantasan korupsi, melainkan bagaimana memastikan kewenangan negara tidak melanggar hak warga negara.

Fakta Menarik: Perampasan Aset Tidak Hanya Menyasar Koruptor

Ada beberapa hal menarik dari UU Perampasan Aset yang perlu diketahui masyarakat.

Pertama, regulasi ini tidak hanya berorientasi pada korupsi, tetapi juga menjangkau tindak pidana lain yang masuk dalam cakupannya, termasuk kejahatan narkotika, terorisme, perdagangan orang, dan penipuan berbasis teknologi informasi.

Kedua, perampasan aset tidak selalu berarti seluruh hasilnya masuk ke kas negara. Dalam kondisi tertentu, aset dapat dikembalikan kepada korban atau pihak lain yang terbukti memiliki hak secara sah.

Ketiga, mekanisme NCB memungkinkan negara mengupayakan perampasan aset meskipun tidak terdapat putusan pemidanaan terhadap pemiliknya, sepanjang persyaratan dan prosedur hukum terpenuhi.

Hal ini menjadi pembeda penting dibandingkan mekanisme perampasan aset yang mensyaratkan putusan pidana.

Tantangan Setelah Pengesahan: Pemberantasan Korupsi Harus Tetap Berkeadilan

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas.

Independensi pengadilan, transparansi penanganan aset, perlindungan pihak ketiga, dan akuntabilitas aparat penegak hukum akan menjadi faktor penentu pelaksanaannya.

Di satu sisi, negara membutuhkan kewenangan yang efektif agar koruptor tidak dapat menyembunyikan hasil kejahatan. Di sisi lain, masyarakat harus tetap terlindungi dari kemungkinan perampasan harta secara sewenang-wenang.

Karena itu, tantangan terbesar setelah pengesahan justru terletak pada implementasinya.

UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen baru untuk memiskinkan koruptor dan memulihkan kerugian negara. Namun, efektivitasnya harus berjalan seiring dengan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

(DPRRI/CNN/Antara/DDTCNews/hm27)