Amerika Serikat vs ICC: Ketika Negara Adidaya Menantang Keadilan Internasional

International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda, dengan fokus pada kursi hakim dan palu sidang. (foto ilustrasi:gemini/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (19/11/2026) — Tekanan Amerika Serikat terhadap International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional membuka babak baru konflik antara kekuatan politik dan supremasi hukum internasional. Sanksi Washington terhadap pejabat hingga institusi ICC memunculkan pertanyaan besar: mampukah pengadilan internasional tetap independen ketika berhadapan dengan negara adidaya?
Ketegangan Amerika Serikat dan ICC kembali meningkat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Washington menilai pengadilan yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, telah melampaui kewenangannya, terutama melalui penyelidikan terhadap personel Amerika Serikat dan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pejabat Israel.
Konflik tersebut tidak berhenti pada pernyataan diplomatik. Amerika Serikat menggunakan instrumen sanksi ekonomi dan pembatasan terhadap pejabat ICC. Eskalasi ini kemudian berkembang menjadi tekanan terhadap lembaga peradilan itu sendiri.
Situasi tersebut menjadi ujian serius bagi sistem keadilan global, terutama prinsip bahwa setiap individu harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun asal negaranya.
Apa Itu ICC dan Mengapa Menjadi Sasaran Amerika Serikat?
International Criminal Court (ICC) merupakan pengadilan pidana internasional permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada 17 Juli 1998 dan mulai beroperasi pada 1 Juli 2002.
Berkedudukan di Den Haag, ICC memiliki mandat menyelidiki dan mengadili individu yang diduga bertanggung jawab atas empat kejahatan internasional paling serius, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.
Berbeda dengan International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional yang menangani sengketa hukum antarnegara, ICC mengadili individu, termasuk pejabat pemerintah dan pemimpin militer.
Prinsip penting yang digunakan ICC adalah complementarity atau komplementaritas. Artinya, pengadilan ini bertindak sebagai pelengkap sistem peradilan nasional, terutama ketika suatu negara tidak bersedia atau tidak mampu secara sungguh-sungguh menangani dugaan kejahatan internasional.
Saat ini, ICC memiliki 125 negara pihak Statuta Roma. Namun, Amerika Serikat bukan salah satunya.
Meski demikian, status nonanggota tidak otomatis membuat warga negara Amerika Serikat kebal dari yurisdiksi ICC. Pengadilan tersebut tetap dapat memiliki kewenangan apabila kejahatan yang memenuhi ketentuan yurisdiksi terjadi di wilayah negara anggota atau berdasarkan rujukan Dewan Keamanan PBB.
Persoalan yurisdiksi inilah yang menjadi salah satu sumber ketegangan Washington dengan ICC.
Sanksi Amerika Serikat terhadap ICC: Dari Pejabat hingga Institusi
Tekanan Amerika Serikat terhadap ICC meningkat sejak Donald Trump menandatangani Executive Order 14203 pada 6 Februari 2025.
Melalui kebijakan bertajuk Imposing Sanctions on the International Criminal Court, pemerintah AS membuka jalan bagi pemberian sanksi terhadap individu yang dinilai bertanggung jawab atas tindakan ICC yang dianggap merugikan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya.
Washington secara khusus menentang langkah ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024.
Amerika Serikat menilai ICC tidak memiliki kewenangan untuk mengadili warga negara dari negara yang bukan pihak Statuta Roma dalam kondisi tersebut. Pemerintah AS juga menganggap tindakan pengadilan itu berpotensi mengancam kedaulatan dan keamanan nasionalnya.
Sanksi yang diberlakukan mencakup pembekuan aset dalam yurisdiksi Amerika Serikat, pembatasan transaksi keuangan, serta pembatasan perjalanan bagi pejabat yang menjadi sasaran.
Tekanan kemudian meluas kepada sejumlah hakim, jaksa, dan pejabat ICC. Pada 9 Oktober 2026, Washington mengambil langkah lebih jauh dengan menjatuhkan sanksi terhadap ICC sebagai institusi.
Langkah tersebut menandai eskalasi penting karena tekanan tidak lagi hanya diarahkan kepada individu, tetapi juga menyentuh keberlangsungan operasional lembaga peradilan internasional tersebut.
ICC menolak tindakan Amerika Serikat dan menilainya sebagai upaya menghambat independensi serta pelaksanaan mandat pengadilan.
Konflik Kekuasaan: Ketika Negara Adidaya Menantang Pengadilan Internasional
Konflik AS dan ICC memperlihatkan benturan dua kekuatan yang berbeda: kekuasaan geopolitik dan kewenangan hukum internasional.
Amerika Serikat memiliki pengaruh besar dalam sistem keuangan, perdagangan, teknologi, dan diplomasi global. Sementara itu, ICC mengandalkan Statuta Roma, dukungan negara anggota, serta kerja sama internasional untuk menjalankan proses peradilan.
Perbedaan kekuatan tersebut membuat tekanan Washington berpotensi menimbulkan dampak yang jauh melampaui hubungan bilateral.
Di satu sisi, Amerika Serikat beralasan perlu melindungi personel militer, pejabat negara, serta kepentingan keamanan nasionalnya. Di sisi lain, ICC dibentuk untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa terhalang jabatan atau kekuatan politik.
Persoalan semakin kompleks karena Amerika Serikat memiliki hubungan strategis dengan Israel. Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya ketegangan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum internasional tidak pernah sepenuhnya terpisah dari kepentingan geopolitik.
Independensi ICC Dipertaruhkan, Apa Dampaknya?
Sanksi terhadap pejabat dan institusi ICC memunculkan kekhawatiran terhadap independensi peradilan.
Hakim dan jaksa seharusnya bekerja berdasarkan bukti, fakta, dan ketentuan hukum, bukan tekanan politik atau ancaman ekonomi.
Namun, pembatasan transaksi, pembekuan aset, serta risiko terhadap layanan keuangan dan teknologi dapat mengganggu aktivitas lembaga tersebut.
ICC membutuhkan infrastruktur digital, sistem pembayaran, perlindungan saksi, komunikasi internasional, dan dukungan profesional untuk menjalankan penyelidikan maupun persidangan.
Bahkan, perusahaan dan lembaga keuangan di luar Amerika Serikat berpotensi membatasi hubungan dengan ICC karena khawatir terkena dampak sanksi.
Kondisi ini dapat menimbulkan chilling effect, yakni situasi ketika individu atau organisasi memilih menghindari kerja sama yang sebenarnya sah karena takut menghadapi konsekuensi hukum atau ekonomi.
Dengan demikian, ancaman terhadap independensi ICC tidak hanya muncul melalui tekanan langsung kepada hakim, tetapi juga melalui pembatasan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas peradilan.
Supremasi Hukum Internasional: Apakah Negara Kuat dan Lemah Diperlakukan Sama?
Persoalan paling mendasar dari konflik ini adalah konsistensi penerapan hukum internasional.
Secara prinsip, tidak ada negara yang otomatis memiliki kekebalan hanya karena kekuatan ekonomi atau militernya. Namun, dalam praktik, kemampuan negara adidaya untuk memengaruhi kerja sama internasional menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum.
Negara-negara anggota ICC memiliki kewajiban berdasarkan Statuta Roma, sedangkan negara nonanggota memiliki posisi hukum yang berbeda. Namun, perbedaan keanggotaan tidak berarti seseorang otomatis terbebas dari seluruh kemungkinan yurisdiksi ICC.
Masalahnya, sistem internasional tidak memiliki aparat penegak hukum global yang dapat memaksa seluruh negara mematuhi keputusan pengadilan.
ICC bahkan tidak mempunyai kepolisian sendiri. Pelaksanaan surat perintah penangkapan sangat bergantung pada kerja sama negara-negara.
Situasi ini memperlihatkan paradoks hukum internasional: lembaga peradilan dibentuk untuk menegakkan keadilan universal, tetapi pelaksanaannya masih sangat dipengaruhi kekuatan dan kepentingan politik negara-negara.
Masa Depan ICC di Tengah Tekanan Amerika Serikat
Keberlangsungan ICC kini bergantung pada kemampuannya mempertahankan independensi dan memperoleh dukungan negara-negara anggota.
Dengan 125 negara pihak, pengadilan tersebut memiliki basis dukungan internasional yang cukup luas. Negara anggota dapat membantu mempertahankan pendanaan, menyediakan layanan alternatif, serta memastikan penyelidikan dan persidangan tetap berjalan.
Namun, jika tekanan ekonomi dan pembatasan layanan semakin meluas, ICC berisiko menghadapi hambatan operasional. Dampaknya dapat menjalar ke pengelolaan bukti, perlindungan saksi, transaksi keuangan, hingga kerja sama profesional.
Ketegangan ini juga menjadi ujian bagi negara-negara anggota, khususnya negara Eropa yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan ICC.
Sementara itu, negara-negara berkembang memiliki kepentingan yang tidak kalah besar. Konsistensi penegakan hukum internasional penting agar sistem keadilan global tidak hanya efektif terhadap negara dengan kekuatan politik dan ekonomi terbatas.
Bagi Indonesia, yang belum menjadi pihak Statuta Roma, persoalan ini tetap relevan. Indonesia berkepentingan terhadap penghormatan hukum internasional, perlindungan warga sipil, dan penerapan prinsip keadilan yang tidak diskriminatif.
Pada akhirnya, konflik Amerika Serikat dan ICC bukan sekadar perselisihan mengenai kewenangan pengadilan. Persoalan ini menyangkut masa depan supremasi hukum internasional.
Jika lembaga peradilan dapat ditekan melalui kekuatan ekonomi dan politik setiap kali menangani perkara yang menyentuh kepentingan negara besar, prinsip keadilan universal berisiko kehilangan legitimasi.
Sebab, hukum internasional tidak akan benar-benar menjadi hukum bagi semua orang apabila kekuasaan masih dapat menentukan siapa yang boleh diadili dan siapa yang dapat menghindari pertanggungjawaban.
(govinfo.gov/icc-cpi.int/forth.news/hrw.org/Harvard.edu/OxfordAcademic/HarvardLawSchool/hm27)

