Thursday, November 19, 2026
INTERNATIONAL

ICC Tutup Penyelidikan Dugaan Kejahatan Perang Pasukan AS di Afghanistan, Korban Terancam Kehilangan Keadilan

Mistar.idKamis, 19 November 2026 pukul 16.09 WIB
icc_tutup_penyelidikan_dugaan_kejahatan_perang_pasukan_as_di_afghanistan_korban_terancam_kehilangan_keadilan

ICC Tutup Penyelidikan Dugaan Kejahatan Perang Pasukan AS di Afghanistan, Korban Terancam Kehilangan Keadilan

Pematangsiantar, MISTAR.ID (19/11/2026) — Dugaan penyiksaan tahanan, kekerasan seksual, hingga perlakuan tidak manusiawi oleh personel militer Amerika Serikat (AS) dan badan intelijen CIA di Afghanistan kembali menjadi sorotan. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) memutuskan menutup sebagian penyelidikan yang berpotensi mengusut dugaan kejahatan perang tersebut. Keputusan ini memicu kontroversi karena dinilai dapat mempersempit jalan korban memperoleh keadilan.

Majelis praperadilan ICC menutup berkas penyelidikan Afghanistan I pada 12 November 2026. Namun, keputusan tersebut belum menjadi akhir perkara. Kantor Jaksa ICC mengajukan banding sehari kemudian, mempersoalkan dasar dan prosedur penutupan penyelidikan.

Kontroversi ini kembali menguji independensi ICC, terutama ketika berhadapan dengan negara berkekuatan politik dan militer besar seperti Amerika Serikat.

Dugaan Kejahatan Perang Pasukan AS di Afghanistan

Penyelidikan ICC bermula dari dugaan kejahatan yang terjadi dalam konflik Afghanistan sejak 1 Mei 2003. Selain kelompok Taliban dan ISIS-K, perhatian jaksa juga tertuju pada dugaan pelanggaran yang melibatkan personel militer AS dan CIA.

Dalam permohonan penyelidikan pada November 2017, jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, menyebut terdapat dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa anggota militer AS dan personel CIA melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Dugaan tersebut mencakup penyiksaan, perlakuan kejam, kekerasan seksual, serta tindakan yang merendahkan martabat tahanan.

Sejumlah dugaan pelanggaran dikaitkan dengan fasilitas penahanan yang dikendalikan AS di Afghanistan, termasuk Bagram dan Kandahar. Jaksa juga menyoroti fasilitas penahanan rahasia CIA di beberapa negara, seperti Polandia, Rumania, dan Lithuania.

Praktik yang disorot antara lain pemukulan, kurang tidur secara ekstrem, posisi tubuh yang menyakitkan, ancaman, hingga kekerasan fisik dan psikologis selama interogasi.

Jika terbukti memenuhi unsur hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma.

Meski demikian, tuduhan tersebut belum menghasilkan vonis bersalah dari ICC. Penyelidikan bertujuan mengidentifikasi peristiwa, pelaku, dan bukti yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana individual.

Mengapa Penyelidikan ICC Dihentikan?

Kontroversi penutupan penyelidikan Afghanistan bukan persoalan baru. ICC telah melakukan pemeriksaan awal sejak 2007 sebelum jaksa meminta izin penyelidikan pada 20 November 2017.

Pada April 2019, hakim praperadilan sempat menolak permohonan tersebut dengan alasan penyelidikan tidak akan melayani kepentingan keadilan. Keputusan itu kemudian dibatalkan Kamar Banding pada Maret 2020, sehingga penyelidikan dapat dilanjutkan.

Pada Oktober 2022, ICC kembali mengizinkan penyelidikan setelah menilai otoritas Afghanistan tidak menjalankan proses hukum nasional yang sungguh-sungguh terhadap dugaan kejahatan yang menjadi perhatian pengadilan.

Dalam perkembangan berikutnya, penyelidikan Afghanistan dipisahkan menjadi dua jalur. Afghanistan I mencakup dugaan kejahatan selama konflik sejak 2003, sedangkan Afghanistan II berfokus pada dugaan kejahatan terhadap perempuan dan anak perempuan setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021.

Pada 12 November 2026, hakim memutuskan menutup berkas Afghanistan I. Salah satu persoalan yang diperdebatkan adalah efektivitas dan perkembangan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan di luar perkara Taliban.

Jaksa kemudian mengajukan banding pada 13 November 2026. Pihak penuntut mempersoalkan keputusan yang dinilai diterbitkan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa kesempatan memadai untuk menyampaikan argumentasi tertulis.

Karena itu, penutupan berkas tidak dapat diartikan sebagai keputusan bahwa personel AS tidak bersalah. Persoalan yang diperdebatkan adalah kelanjutan dan kewenangan prosedural penyelidikan tersebut.

Mengapa Amerika Serikat Bisa Diselidiki ICC?

Amerika Serikat bukan negara pihak Statuta Roma dan selama ini menolak yurisdiksi ICC terhadap warga negaranya dalam konteks tersebut.

Namun, Afghanistan telah menjadi anggota Statuta Roma sejak 10 Februari 2003. Yurisdiksi ICC atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Afghanistan berlaku sejak 1 Mei 2003.

Berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial dalam Pasal 12 Statuta Roma, ICC dapat menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah negara anggota, termasuk apabila terduga pelakunya merupakan warga negara nonanggota.

Artinya, status Amerika Serikat sebagai negara nonanggota tidak otomatis memberikan kekebalan hukum kepada personelnya atas dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Afghanistan.

Inilah salah satu alasan hubungan Washington dan ICC kerap diwarnai ketegangan.

Independensi ICC di Tengah Tekanan Politik

Persoalan semakin sensitif karena keputusan tersebut muncul di tengah hubungan yang tegang antara Amerika Serikat dan ICC.

Pemerintahan Donald Trump sebelumnya mengambil tindakan sanksi terhadap ICC dan sejumlah personelnya pada 2025. Washington menentang tindakan pengadilan yang dianggap mengancam kepentingan nasional AS.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan ICC mempertahankan independensi ketika menangani dugaan kejahatan yang melibatkan negara berpengaruh.

Namun, belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa keputusan penutupan penyelidikan Afghanistan pada November 2026 merupakan hasil intervensi langsung pemerintah AS.

Meski demikian, tekanan politik terhadap lembaga peradilan internasional tetap menjadi persoalan serius. ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri dan sangat bergantung pada kerja sama negara untuk mengumpulkan bukti, menangkap tersangka, serta melaksanakan keputusan pengadilan.

Korban Penyiksaan Terancam Kehilangan Akses Keadilan

Dampak paling besar dari penutupan penyelidikan berpotensi dirasakan para korban.

Mereka yang mengaku mengalami penyiksaan, kekerasan fisik, dan perlakuan tidak manusiawi membutuhkan mekanisme hukum untuk memperoleh pengakuan serta pertanggungjawaban atas penderitaan yang dialami.

Penutupan Afghanistan I dapat mempersempit jalur penyelidikan terhadap dugaan kejahatan personel AS dan pihak lain. Pengumpulan bukti serta upaya menghadirkan pihak yang bertanggung jawab juga berisiko semakin sulit apabila proses hukum terus tertunda.

Human Rights Watch pada 17 November 2026 memperingatkan bahwa keputusan ICC tersebut berisiko mempersempit akses korban terhadap keadilan, termasuk bagi mereka yang mengalami dugaan kejahatan oleh personel AS dan pasukan pemerintah Afghanistan.

Meski demikian, masih terdapat kemungkinan perubahan melalui proses banding. Jalur peradilan nasional maupun mekanisme hukum lain juga dapat dipertimbangkan sesuai yurisdiksi dan persyaratan yang berlaku.

Ujian bagi Masa Depan Keadilan Internasional

Kontroversi Afghanistan memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi ICC dalam menegakkan hukum internasional secara konsisten.

Di satu sisi, pengadilan harus memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan hukum dan kewenangan institusional. Di sisi lain, penutupan penyelidikan berpotensi meninggalkan pertanyaan besar mengenai nasib korban dugaan kejahatan perang.

Kasus ini juga mempertegas bahwa keadilan internasional tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada independensi lembaga, ketersediaan bukti, dan kemauan negara untuk bekerja sama.

Kini, perhatian tertuju pada proses banding yang diajukan jaksa ICC. Hasilnya akan menjadi penentu penting bagi kelanjutan penyelidikan Afghanistan I dan peluang korban memperoleh keadilan.

Pada akhirnya, kredibilitas hukum internasional diuji bukan hanya ketika pengadilan menangani kelompok bersenjata atau negara yang lemah, melainkan juga ketika dugaan kejahatan melibatkan kekuatan besar dunia.

(icc-cpi.int/Reuters/hrw.org/ICC,StatutaRoma/hm27)