Pematangsiantar, MISTAR.ID (7/9/2026) — Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 melalui RAPBN 2027. Angka ini terlihat ambisius karena pemerintah harus membawa ekonomi keluar dari pola pertumbuhan sekitar 5 persen yang selama ini relatif sulit ditembus.

Dalam pembahasan RAPBN 2027, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 6 persen sebagai salah satu asumsi dasar makro. Angka tersebut disandingkan dengan asumsi inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta rata-rata yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pemerintah berani memasang target 6 persen.

Pertanyaan yang lebih penting: dari mana pertumbuhan itu akan datang?

Sebab, untuk naik dari pertumbuhan 5 persen lebih ke 6 persen, pemerintah membutuhkan lebih dari sekadar tambahan belanja negara. Mesin konsumsi harus tetap hidup, investasi harus semakin deras, industri harus naik kelas, dan sektor riil harus mampu menciptakan lapangan kerja baru.

RAPBN 2027 dan ujian menembus pertumbuhan 5 persen

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen merupakan kenaikan yang cukup berarti dibandingkan target pertumbuhan 2026 sebesar 5,4 persen. Pemerintah melihat momentum pertumbuhan ekonomi 2026 sebagai salah satu pijakan untuk mencapai target tersebut.

Pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan. BPS juga mencatat konsumsi masyarakat masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan.

Dengan basis tersebut, target 6 persen pada 2027 bukan mustahil. Namun, pemerintah tetap menghadapi pekerjaan rumah besar: memastikan pertumbuhan tidak hanya bertahan di sekitar 5 persen, tetapi benar-benar mendapatkan akselerasi.

Di sinilah RAPBN 2027 akan diuji.

Mesin pertumbuhan: konsumsi, investasi, dan industri

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi fondasi penting ekonomi Indonesia. Tetapi konsumsi tidak bisa terus dipacu hanya dengan stimulus.

Daya beli harus diperkuat melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan ekspansi sektor produktif.

Karena itu, investasi menjadi kunci kedua.

Pemerintah dan DPR menempatkan penguatan investasi, reformasi struktural, hilirisasi, dan industrialisasi sebagai bagian penting dari strategi mengejar pertumbuhan lebih tinggi. DPR juga menilai sektor manufaktur perlu terus didorong karena memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja formal.

Jika investasi hanya masuk ke sektor yang menghasilkan aktivitas ekonomi sesaat, efeknya terhadap pertumbuhan akan terbatas.

Sebaliknya, investasi yang membangun kapasitas produksi, memperkuat rantai pasok, menciptakan pekerjaan formal, dan meningkatkan ekspor akan memberikan dampak yang jauh lebih panjang.

Hilirisasi tak boleh berhenti di slogan

Salah satu taruhan terbesar pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah hilirisasi.

Logikanya sederhana: Indonesia tidak ingin terus menjual komoditas dalam bentuk mentah. Nilai tambah harus lebih banyak diciptakan di dalam negeri melalui pengolahan dan industri lanjutan.

Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah smelter atau pabrik pengolahan.

Ujian sebenarnya adalah apakah hilirisasi mampu menciptakan industri yang semakin kompleks, pekerjaan berkualitas, transfer teknologi, produktivitas yang lebih tinggi, serta ekspor bernilai tambah.

Jika rantai industrinya berhenti di tahap awal pengolahan, kontribusinya terhadap transformasi ekonomi akan jauh lebih terbatas.

Karena itu, target 6 persen membutuhkan hilirisasi yang benar-benar menghasilkan ekosistem industri, bukan sekadar ekspansi kapasitas produksi.

APBN Rp4.097 triliun harus bekerja lebih keras

Skala RAPBN 2027 menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun. Defisit anggaran dijaga sekitar 2,4 persen terhadap PDB.

Dengan angka sebesar itu, tantangannya bukan sekadar seberapa besar pemerintah membelanjakan anggaran.

Yang lebih penting adalah seberapa besar dampak ekonomi yang dihasilkan dari setiap rupiah belanja negara.

Belanja pemerintah harus mampu menjadi katalis bagi investasi swasta, meningkatkan produktivitas, memperbaiki infrastruktur, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mendorong sektor produktif.

Jika APBN hanya menjadi sumber pembiayaan berbagai program tanpa menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi, target pertumbuhan 6 persen akan semakin sulit dicapai.

Risiko eksternal tetap menjadi salah satu tantangan terbesar

Target pertumbuhan 6 persen juga tidak berdiri di ruang hampa.

Pemerintah menetapkan asumsi rupiah Rp17.500 per dolar AS dan yield SBN 10 tahun 6,9 persen untuk 2027. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan tetap menjadi bagian penting dalam perhitungan RAPBN.

Gejolak global dapat memengaruhi arus modal, biaya pembiayaan, nilai tukar, harga komoditas, hingga permintaan ekspor Indonesia.

Artinya, pemerintah harus mengejar pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas.

Ini menjadi tantangan tersendiri karena kebijakan yang terlalu agresif dapat meningkatkan tekanan fiskal dan pasar, sementara kebijakan yang terlalu hati-hati berisiko membuat pertumbuhan kembali tertahan di kisaran 5 persen.

Pertumbuhan 6 persen harus terasa di kantong masyarakat

Pada akhirnya, keberhasilan RAPBN 2027 tidak akan dinilai masyarakat dari angka PDB semata.

Pertumbuhan ekonomi harus terlihat melalui lapangan kerja yang lebih banyak, pendapatan yang meningkat, daya beli yang terjaga, dan peluang usaha yang semakin luas.

DPR sendiri menekankan bahwa pertumbuhan 6 persen harus inklusif, menggerakkan sektor riil, dan menciptakan lapangan kerja formal secara luas. Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,3–4,87 persen dan tingkat kemiskinan 6–6,5 persen pada 2027.

Ini menjadi ukuran yang jauh lebih konkret.

Sebab, pertumbuhan tinggi yang tidak menciptakan pekerjaan dan peningkatan pendapatan hanya akan menjadi angka statistik.

Sebaliknya, pertumbuhan yang ditopang investasi produktif dan sektor industri akan memiliki efek berganda yang lebih besar terhadap rumah tangga.

Target 6 persen adalah taruhan besar pemerintah

Pemerintah telah mengirimkan sinyal optimisme melalui RAPBN 2027. Target pertumbuhan ekonomi 6 persen sekaligus menjadi pijakan untuk mengejar visi pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, target itu membawa konsekuensi.

Pemerintah tidak cukup hanya menjaga konsumsi. Investasi harus dipercepat. Industri harus diperkuat. Hilirisasi harus naik kelas. Belanja negara harus semakin produktif. Dan yang tak kalah penting, manfaat pertumbuhan harus sampai kepada masyarakat.

Jadi, ujian RAPBN 2027 bukan apakah pemerintah mampu menulis angka 6 persen dalam dokumen anggaran. Ujiannya adalah apakah kebijakan yang menyertai angka tersebut mampu membuat ekonomi Indonesia benar-benar tumbuh lebih cepat.

Jika berhasil, pertumbuhan 6 persen bisa menjadi titik penting bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen.

Jika gagal, angka tersebut berisiko hanya menjadi target ambisius yang kembali terbentur persoalan klasik: daya beli, produktivitas, investasi, industri, dan kualitas belanja negara.

RAPBN 2027 kini mempertaruhkan lebih dari sekadar angka pertumbuhan. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan pemerintah mengubah optimisme menjadi pertumbuhan yang nyata dan dirasakan masyarakat.

(kemenkeu/bps/muc/*/hm27)