‎Batu Bara, MISTAR.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara diminta serius mendata ulang data penerima bantuan sosial (bansos) yang saat ini tengah dijalankan.‎ ‎

Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Batu Bara Fraksi PDI Perjuangan, Rusli, di ruang Komisi 1 DPRD Batu Bara, Senin (7/9/2026).

‎Ia mengatakan sangat banyak warga tidak mampu yang melapor kepadanya, tidak menerima bansos dalam bentuk apapun. ‎"Padahal warga tersebut benar-benar susah. Pekerjaannya serabutan sebagai buruh, kernet tukang, bahkan kadang menggalas," ujar Rusli.

‎‎Ia mengaku ada juga warga yang mengadukan perihal kenaikan desilnya, padahal warga tersebut tinggal di rumah kontrakan.

‎‎Anggota Komisi I DPRD Batu Bara ini juga menyoroti ketimpangan terkait penentuan penerima bansos. "Masa ada warga yang memiliki kebun dan rumah permanen namun terdaftar sebagai penerima bansos," ucapnya.

‎‎Ironisnya, ia menduga penerima bansos memiliki kedekatan dengan pemerintah dan aparat desa. Ini dibuktikan dengan banyaknya keluarga maupun kerabat kepala desa yang memperoleh bansos.

‎‎Terlebih lagi, keluhan terkait kenaikan desil menurutnya santer terdengar usai sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). ‎Ia juga mempertanyakan kevalidan pendataan petugas sensus yang katanya mendatangi rumah warga, tapi diduga asal-asalan saja.

‎‎"Namun terkait pendataan ulang yang saat ini tengah berlangsung diharapkan dapat menghasilkan data penerima yang benar benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.