Jakarta, MISTAR.ID - Pemerintah merencanakan pembiayaan utang neto sebesar Rp876,3 triliun pada 2027. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak lonjakan pembiayaan utang pada masa pandemi Covid-19 pada 2020.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp876,27 triliun yang akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman. Nilainya naik dari outlook pembiayaan utang 2026 sebesar Rp868,1 triliun.

Dari total pembiayaan tersebut, pemerintah merencanakan penerbitan SBN neto sebesar Rp779,9 triliun, naik dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp736,6 triliun. Sementara pembiayaan melalui pinjaman neto direncanakan Rp96,3 triliun, turun dari outlook tahun ini sebesar Rp131,6 triliun. Data tersebut tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Pemerintah menyebut pembiayaan melalui SBN akan dilakukan lewat Surat Utang Negara (SUN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara. Sementara sumber pinjaman terdiri atas pinjaman dalam negeri dan luar negeri.

Rencana pembiayaan utang itu disiapkan ketika pemerintah merancang defisit RAPBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Data tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 pada Jumat (14/8/2026).

Purbaya optimistis rancangan anggaran tersebut dapat dijalankan pemerintah.

“Apa yang didesain Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang dipresentasikan di DPR hampir pasti akan bisa direalisasikan dengan memanfaatkan pengalaman kita yang sudah cukup baik selama ini,” kata Purbaya dalam konferensi pers tersebut, seperti dikutip Antara.

Purbaya juga menegaskan kebijakan fiskal pemerintah pada 2027 masih dirancang ekspansif untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada tahun depan.

“Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN 2027.

Tertinggi Sejak 2020

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rencana pembiayaan utang sebesar Rp876,3 triliun pada 2027 menjadi yang tertinggi sejak 2020.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2020 yang telah diaudit mencatat realisasi pembiayaan utang pada tahun pertama pandemi mencapai Rp1.229,6 triliun.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026 Kementerian Keuangan, pembiayaan utang tercatat sebesar Rp870,5 triliun pada 2021, kemudian turun menjadi Rp696 triliun pada 2022 dan Rp403,9 triliun pada 2023. Pembiayaan utang kembali meningkat menjadi Rp558,1 triliun pada 2024, sementara outlook 2025 diperkirakan mencapai Rp715,5 triliun.

Adapun untuk 2026, APBN awal menetapkan pembiayaan utang neto sebesar Rp832,2 triliun. Kementerian Keuangan dalam APBN KiTa edisi Juli 2026 mencatat realisasinya hingga 30 Juni telah mencapai Rp477,4 triliun atau 57,4 persen dari pagu. Dalam penyusunan RAPBN 2027, outlook pembiayaan utang 2026 kemudian diperkirakan mencapai Rp868,1 triliun.

Kementerian Keuangan menegaskan pembiayaan utang dikelola secara hati-hati dan terukur dengan mempertimbangkan likuiditas pemerintah, kondisi kas, dinamika pasar keuangan, biaya pendanaan serta risiko. Pemerintah juga menggunakan strategi active cash and debt management untuk menjaga kebutuhan kas dan mengendalikan risiko pembiayaan. Pernyataan itu tercantum dalam APBN KiTa Juli 2026.

Purbaya sebelumnya juga menegaskan pemerintah memiliki strategi untuk menjaga rasio utang, antara lain dengan memperbaiki keseimbangan primer, mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja serta mengelola portofolio utang melalui debt switching, pembelian kembali (buyback) dan konversi pinjaman. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat paripurna DPR pada 14 Juli 2026.

“Dengan strategi ini, pemerintah optimistis rasio utang dapat dikendalikan bertahap, sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita,” kata Purbaya.

Sementara itu, data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 sebesar Rp10.293,69 triliun atau 41,26 persen terhadap PDB. Angka posisi utang tersebut berbeda dengan pembiayaan utang Rp876,3 triliun dalam RAPBN 2027, karena pembiayaan utang merupakan kebutuhan pembiayaan neto dalam satu tahun anggaran, sedangkan posisi utang menunjukkan akumulasi kewajiban pemerintah pada suatu waktu. (*)