Jakarta, MISTAR.ID - Pemerintah Indonesia memprioritaskan transformasi industri yang lebih hijau berbasis energi surya dengan menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sekitar 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2-3 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengembangan energi hijau di Indonesia.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, prioritas kami juga mencakup energi hijau, khususnya transformasi menuju industri berbasis tenaga surya, dengan target kapasitas sekitar 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2-3 tahun,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi surya hingga 100 GW sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil sekaligus mendukung target 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

Sementara itu, pengembangan PLTS telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) hingga 2034 dengan target kapasitas sebesar 17,1 GW.

Airlangga mengatakan salah satu prioritas pemerintah tahun ini adalah program dedieselisasi atau penggantian pembangkit listrik berbahan bakar diesel dengan pembangkit energi surya, khususnya di pulau-pulau kecil.

“Menurut saya, prioritas tahun ini adalah program dedieselisasi (penggantian pembangkit listrik tenaga diesel), yaitu mengubah sistem pembangkit listrik di pulau-pulau kecil dari tenaga diesel ke tenaga surya. Ini adalah kebutuhan nyata bagi Indonesia,” ujarnya.

Dalam mendukung transisi energi bersih, Indonesia juga telah mendapatkan komitmen pendanaan internasional melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 21,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp356-359 triliun.

Namun, Airlangga menilai pemanfaatan pendanaan tersebut masih berjalan lambat. Dari total komitmen lebih dari 21 miliar dolar AS, baru sekitar 4 miliar dolar AS yang telah dimanfaatkan.

“Indonesia memiliki alokasi dana sekitar 21 miliar dolar AS lebih, namun perkembangannya agak lambat. Sejauh ini baru sekitar 4 miliar dolar AS yang telah dimanfaatkan. Jadi, kita perlu bergerak lebih cepat,” katanya.

Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Reem Alabali Radovan mengatakan pengembangan energi terbarukan sejalan dengan komitmen Indonesia dan Jerman dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan Jerman memiliki pengalaman dan teknologi yang dapat mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

“Kami juga memiliki berbagai proyek yang melibatkan kolaborasi antara kalangan akademisi, sektor publik, dan sektor swasta. Jadi, saya rasa ini adalah langkah yang tepat untuk bersama-sama mengembangkan solusi yang lebih berkelanjutan demi masa depan,” kata Radovan. (hm25/antara)