Medan, MISTAR.ID - Pengamat anggaran dan kebijakan publik, Elfenda Ananda, menyarankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menghadapi keterbatasan anggaran akibat wacana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Hal itu disampaikan Elfenda menyikapi wacana pemangkasan TKD untuk sejumlah daerah, termasuk Sumatera Utara yang disebut berpotensi mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun.

Menurutnya, pemangkasan TKD dapat semakin melemahkan otonomi daerah, terlebih di tengah pelaksanaan program nasional yang membutuhkan alokasi anggaran besar.

“Yang jelas, otonomi daerah semakin tergerus dengan kebijakan nasional, karena TKD dipangkas, dana desa begitu juga, sementara alokasi untuk MBG cukup besar dan berdampak pada inflasi di daerah. Jadi saat ini daerah menerima beban inflasi,” ujarnya kepada Mistar saat dikonfirmasi, Senin (26/10/2026).

Elfenda menilai, program strategis nasional yang saat ini berjalan turut menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi masyarakat di daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah ketika anggaran yang tersedia justru berkurang.

Ia juga mengaku prihatin terhadap daerah yang terdampak bencana, khususnya Sumatera Utara. Menurutnya, keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pembangunan yang sedang berjalan.

“Jadi kita cukup prihatin terhadap daerah yang terdampak bencana kemarin, khususnya di Sumut. Karena pembangunan yang sedang berjalan saat ini akan menjadi terhambat pembangunannya, dan ini masih banyak persoalannya,” tegasnya.

Untuk menghadapi keterbatasan anggaran tersebut, Elfenda menyarankan Pemprov Sumut memastikan penerimaan PAD dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan ketika daerah menghadapi potensi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Karena satu sisi TKD belum kembali normal karena program nasional itu, jadi kalau ditanya daerah punya solusi lain, mau gak mau pastikan PAD tidak berkurang, karena jika TKD dipangkas maka PAD dan belanja daerah itu juga berkurang,” ucapnya.

Selain optimalisasi PAD, Elfenda turut menanggapi usulan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba, agar Pemprov Sumut menjual aset yang tidak produktif untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur dan kebutuhan daerah lainnya.

Menurut Elfenda, usulan tersebut perlu didahului evaluasi terhadap aset daerah. Ia menilai, keputusan menjual aset harus didasarkan pada kajian yang matang.

“Saya rasa pentingnya dilakukan evaluasi terlebih dahulu pada aset produktif dan tidak produktif. Artinya, apa yang diusulkan legislatif harus dilandasi kajian. Memang pekerjaan paling gampang adalah menjual untuk menambah anggaran itu. Usulan itu boleh, tetapi harus ada kajian dululah,” katanya. (*)